reparasi sistem politik

Waktu sarapan tadi, salah satu stasiun tv mengulas tentang kemenangan anggota GAM dalam pilkada gubernur di aceh. Dan yang lebih mencengangkan lagi karena tokoh tersebut bukan dicalonkan oleh partai tapi justru melalui jalur calon independen. Tentu kenyataan ini menyingkap kenyataan tidak berdayanya kekuatan partai politik disana. Sangat ironis memang karena di negara yang menganut sistem multi partai ini ternyata partai-partai besar sendiri kalah telak oleh kandidat yang menempuh jalur yang selama ini sangat dianaktirikan yaitu jalur independen. Padahal bila dilihat, diantara partai-partai itu ada juga partai yang membawa jargon islam yang sangat dekat dengan budaya orang aceh(PPP). Sehingga sangat masuk akal kemudian bila hasil pilkada di aceh ini-seperti yang diangkat sebuah media nasional-telah menampar partai politik.
Bila melihat kenyataan ini, mungkin sudah tiba saatnya bagi sistem politik kita untuk merenovasi diri. bukankah sistem politik yang ideal adalah sistem yang bisa menampung aspirasi dari semua elemen? dan selama ini hal tersebut tidak terjadi karena partai dianggap sebagai satu-satunya kendaraan yang mampu mengantarkan ke tujuan. Apa yang terjadi di aceh menunjukkan bahwa masyarakat di sana sudah gerah (kalau tidak mau dikatakan tidak percaya lagi) pada partai politik.
Ada apa sebenarnya dengan partai politik sehingga citranya begitu buruk? mungkin pertanyaan ini tidak dibutuhkan lagi, sudah menjadi rahasia umum betapa semrawutnya perekrutan anggota pada partai. Uang masih menjadi standar utama pembagian jatah jabatan, kuasa masih patokan utama pada pengambilan sikap, dan orientasi pragmatis kelompok menjadi tujuan suci yang paling diprioritaskan. Makanya tidak mengherankan bila tokoh-tokoh yang diajukan partai orangnya itu-itu saja. Wajar bila yang terjadi kemudian, rakyat merindukan wajah-wajah baru yang lebih fresh.
Sistem politik kita harus lebih longgar lagi memberi ruang bagi jalur-jalur selain partai. Hal ini tentu berimbas pada aturan dalam UU Parpol dan UU Pemilu, tapi bukankah sekarang justru momennya pas sekali karena DPR kita meninjau ulang kelayakan UU tersebut. Semoga dengan cara ini rakyat bisa disuguhi dengan pilihan-pilihan sehat.

Posting Komentar

0 Komentar