“Pilih Saya”

Pameran! Mungkin kalimat yang paling pas menggambarkan makassar dua tahun terakhir. Masih melekat di benak warga makassar pada beberapa waktu yang lalu, setiap sudut kota ini, dipenuhi foto para kontestan pilkada Gubernur. Baru saja lepas dari hingar -bingar kemelut politik “mencari sosok pemimpin sulawesi selatan”, kini ruang publik makassar kembali dihimpit oleh bombardir pameran foto kandidat Walikota yang akan bertarung bulan oktober nanti.

Mata setiap penghuni kota diarahkan pada segala perbendaharaan bahasa, tanda, dan citra para kontestan. Semua ilmu teknik pencitraan dan mediasi komunikasi politik (political imagology); diolah dalam beragam tema, narasi, hingga pembangkitan memori kolektif sosok kontestan yang akan bertarung. Segala jargon kebaikan ditebar, sehingga para kandidat muncul sebagai “Juru selamat” yang akan membawa keadilan, kesejahteraan dan beragam hiyperrealitas lainnya.

Jean Baudrillard dalam Ecstacy of Communication (1983) telah melakukan penggambaran kondisi yang dialami saat ini, sebagai arena "permainan tanda" (free play of signs) yang tanpa kendali. Sebuah kondisi ketika kepentingan politik menjadi panglima utama dalam ruang sosial hingga privat masyarakat. Seperti berada dalam sebuah labirin, rakyat kota ini dikurung dalam kutub pertaruangan politik para tim sukses kandidat walikota.

Tengoklah politik atas nama yang kini terus ditebar disetiap sudut kota, lorong-lorong pemukiman warga yang padat, hingga penggunaan simbol-simbol keagaman yang dikenakan para kandidat untuk menarik simpati pemilih. Bahkan tak ketinggalan jargon-jargon yang bertema prokem seperti “gaul” juga dipakai.

Para konsultan politik dan tim sukses pilkada berharap melalui tebar citra dari medium komunikasi massa yang kini sedang dilancarkan, akan melahirkan sebuah sikap dukungan politik. Namun sepertinya para konsultan politik lupa bahwa pertarungan citra, kemasan jargon dan frem slogan yang kini bertebaran hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang terduga (redundancy), bahkan terus berulang sejak pemilu langsung 2004 yang lalu.

Hampir tak ada yang beranjak dari pola kemasan citra yang direduksi dari kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono- Yusuf Kalla, penggunaan singkatan nama calon, tebar baliho, pamphlet, sambil menyembunyikan citra negatif yang merugikan dalam rangka menarik perhatian dan simpati public the perfection of image masih saja direduksi secara mentah.
Beberapa catatan penting dari teori pemasaran figur politik yang tidak kreatif dan cenderung terus meniru, merupakan bukti kemandekan marketing politik para tim sukses. Dalam konteks komunikasi politik, banalitas tanda dan citra politik berlangsung saat citra-citra politik tampil dalam jumlah banyak, frekuensi tinggi, dan waktu yang terlalu cepat menyebabkan pesan (message) yang disampaikan menimbulkan kejenuhan serta berefek pada apatisme politik pemilih. Hal ini secara langsung akan mengakibatkan sikap acuh tak acuh pemilih akan programatik pembagunan yang ditawarkan kontestan.
Siapa Cepat, belum Tentu Menang ?
Ada kecenderungan para tim sukses menggunakan logika kecepatan (speed) untuk melaksanakan marketing politik dalam pilkada. Seolah sedang berada pada balapan formula one segala potensi kekuatan dikerahkan , perbendaharaan tanda dijual , citra dan narasi dalam waktu yang dipadatkan (time compression) sehingga tanpa sadar hal ini membuat para kandidat mesti mengeluarkan segala yang dimiliki dalam waktu yang kasip. Hal ini tanpa sadar telah membuang begitu banyak dana kontestan secara tak ter arah, akibat logika kecapatan para kandidat sebelum pelaksaanaan pemilu pada satu titik tertentu juga menimbulkan kelelahan, atau kejenuhan publik akan kampanye yang ditawarkan.
Redundancy adalah sesuatu yang mesti diperhitungkan oleh para kontestan, pengulangan yang terduga akan menyebabkan pesan yang diusung menguap begitu saja bahkan menjadikan apatisme konstituen pada figur calon walikota. Apatisme akibat Logika kecepatan yang salah akan mengakibatkan pandangan buruk publik yang akan berujung pada penilaian ekstasi komunikasi (ecstacy of communication), yaitu ekstasi dalam penampakan citra diri (appearance) yang berlebihan. Ekstasi ini memberikan dua efek bagi para kandidat ; yakni kepercayaan diri yang berlebihan serta pandangan publik bahwa kandidat tersebut telalu percaya diri (over PD)
Efek Media sebagai Saluran Komunikasi Politik.
Tak dapat dipungkiri arus demokrasi melalui pemilihan langsung yang melanda Indonesia telah bergeser menuju sesuatu yang bersifat spectacle, yang mengakibatkan para figur politik menjadi selebritis baru yang selalu senang menjadi tontonan massa. Dengan memakai logika tontonan, kampanye politik pemilihan Walikota-wakil walikota Makassar menggantung pada media sebagai transmisi politik pencitraan.
Media berhasil menjadi pengkonstruksi realitas sekaligus menjadi bagian dari Hiyper Realitas itu sendiri. Eksplorasi citra secara berlebihan dan "melampaui batas"(hyper) antara citra politik yang ditawarkan dan realitas sebenarnya dari diri para kandidat adalah bom waktu yang berbahaya. Inilah walikota-wakil walikota yang dicitrakan "sederhana", "bersahaja", dan "merakyat", padahal hidup dalam kemewahan dan kelimpahan harta yang tentu saja justru akan menimbulkan sikap negatif konstituen.
Persoalan yang juga sangat sulit, yakni mengharapkan netralitas keberpihakan politik media ditengah cengkraman industri, kebutuhan akan peningkatan oplah, possioning isyu yang menjadi trand ditengah masyarakat, dan tentu saja independensi dari iklan politik yang menggiurkan menjadikan media tidak berdaya.
Efektifitas media sebagai saluran politik merupakan ranah strategis bagi para selebritis politik untuk begitu tergantung pada politik pencitraan yang dilangsungkan oleh media. Hal ini sebenarnya merupakan efek dari ketidak matangan pencitraan personal dari figur-figur yang bertarung dalam kontes-kontes pilkada.
Para kandidat yang bertarung biasanya baru akan dikenal ketika mereka menjadi calon, atau baru akan berbicara tentang rakyat ketika masa pemilu tiba. Investasi sosial dan pergulatan bersama rakyat dalam keseharian menjadi hal yang jarang ditemui dalam diri para kandidat. Sehingga media menjadi cara paling efektif untuk mendongkrak popularitas, sekaligus menarik simpati pemilih.
Kontestan Pilkada Bukan Manusia Setengah Dewa.
Salah satu kelemahan kemasan isyu pencitraan yang digunakan oleh para Tim Sukes walikota-wakil Walikota Makassar adalah ”penggambaran pencitraan sempurna” (perfection of image), yaitu penggambaran citra kandidat sebagai sosok sempurna, seakan-akan tanpa cacat, kelemahan, dan dosa.
Misalnya, kandidat Walikota yang akan siap membuka lapangan pekerjaan sementara sudah diketahui bahwa kandidat tersebut telah menghabisi kepentingan rakyat banyak untuk kepentingan bisnis pribadinya. Jargon walikota yang berpengalaman, tentu saja berpengalaman, karena dia satu-satunya kandidat pernah ”menjabat Walikota”.
Penggambaran citra sempurna ini merupakan bukti bahwa para Tim sukses masih beranggapan masyarakat adalah sosok pasif yang mudah untuk dibodohi serta tidak rasional. Padahal untuk sebuah pilkada yang pemilihnya berada diperkotaan dengan akses informasi yang begitu luas, model kampanye seperti ini justru akan membuat masyarakat antipati. Sepertinya logika budaya populer (popular culture), yaitu menampilkan citra- citra dangkal, permukaan, dan populer dalam rangka mendekatkan seorang walikota dan wakil walikota dengan massa populer (popular mass) masih menjadi mazhab umum para tim sukses. Budaya Pop ini juga begitu terasa pada kandidat dengan kampanye politik yang menggunakan simbol-simbol anak muda, kelompok subkultur, budaya anak muda, bahasa gaul, tampilan selebriti guna menarik massa . Hal ini justru membuat kontes pilkada seperti ajang lawakan, bukan ajang memilih sosok pemimpin Makassar kedepan.
Salam...

Posting Komentar

3 Komentar

  1. mbak/mas hehehe... blognya pasangi iklan biar dapat duit aku liat di search engine blog saudara lumayan teratas , ni link program bisnis yang menyediakan iklan dan kita dapat bayaran
    www.kumpulblogger.com

    BalasHapus
  2. Secara prinsip, partai politik merupakan alat yang dibentuk oleh rakyat sebagai alat yang bisa memperjuangkan rakyat. Misalnya, partai buruh. Partai buruh hendaknya dibentuk oleh buruh sendiri guna memperjuangankan hak-haknya di parlemen. Andaikata sekarang rakyat belum bisa dikatakan sebagai rakyat yang sadar akan hak-haknya, maka sudah menjadi kewajiban bagi yang sudah sadar untuk menyadarkan dan mendorong terciptanya suatu gerakan rakyat.

    BalasHapus
  3. Secara prinsip, partai politik merupakan alat yang dibentuk oleh rakyat sebagai alat yang bisa memperjuangkan rakyat. Misalnya, partai buruh. Partai buruh hendaknya dibentuk oleh buruh sendiri guna memperjuangankan hak-haknya di parlemen. Andaikata sekarang rakyat belum bisa dikatakan sebagai rakyat yang sadar akan hak-haknya, maka sudah menjadi kewajiban bagi yang sudah sadar untuk menyadarkan dan mendorong terciptanya suatu gerakan rakyat.

    BalasHapus