Demokrasi Indonesia ?

1945, indonesia baru saja dinyatakan merdeka, kebebasan dikumandangkan, penjajahan dihapuskan atas nama bangsa Indonesia yang bersepakat kita sudah merdeka! Tapi apakah merdeka berarti sudah selesai? Para tokoh Negri ini , kemudian sadar mereka belum merumuskan sesuatu yang lebih besar dari kata Merdeka. Merumuskan Pijakan Indonesia, sebuah tatanan masa depan yang akan menjadi visi /misi Negara dan arah perjuangan selanjutnya, setelah merdeka yang oleh Bung Karno diteriakan “saatnya membangun Nation Bulding !”

Indonesia setelah merdeka juga bukan Indonesia satu, karena indonesia tetap bineka “tunggal Ika”, indonesia yang beragam dan belum bersepakat setelah merdeka. Indonesia yang sedang sibuk berdealektika akan konsepsinya. Indonesia setelah proklamasi adalah Indonesia yang saling berbeda kemana bangsa dan Negara mestii dibawa.

Indonesia pada masa ini adalah indonesia yang tak lagi berteriak merdeka, tapi indonesia yang sedang berbicara sesuatu yang lebih sulit namun mesti/ harus dipikirkan pasca penjajahan. Bahasa kali ini, bukan merdeka! yang dapat dimengerti secara luas dan lugas, namun bahasa kali ini lebih akademis, ilmiah dan mungkin saja begitu sulit bagi rakyat yang baru akan membangun ekonominya, bahasa itu adalah Demokrasi.

Babak Demokrasi Indonesia yang disahkan sehari setelah proklamasi, dalam wujud undang-undang dasar 1945 yang dengan tegas menempatkan dasar bangsa bagsai dibawah kedaulatan rakyat. Kedaulatan dimana rakyat menjadi tuan dinegri sendiri, dimana kebebasan berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan pendapat menjadi nyata.

Wujud Demokrasi yang coba diutuhkan antara perbedaan yang masih luas, karena Demokrasi sebagai alat teryata tidak berhenti setelah kedaulatan diserahkan bagi rakyat. Pemaknaan kedaulatan dan demokrasi belum juga mencapai titik kesepakatanya dan akhirnya mengulang perdebatan panjang, sebelum masa kemerdekaaan. Perdebatan daiantara hari-hari yang menentukan sebuah masa depan bangsa yang dipancang sebelum kemerdekaan bersama Badan Penjeledikan Usaha –usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI).

Pijakan Demokrasi Indonesia.

16 Oktober 1945, adalah hari bersejarah bagi momentum perpolitikan Indonesia.Hatta yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden mengeluarkan dekrit no X yang memindahkan kekuasaan legislatif dari tangan presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP). Hatta sadar bahwa demokrasi berarti “pembatasan” bagi kemutlakan sang penguasa. Regulasi mesti dibagi, kekuasaan mesti dikontrol dengan perangkat politik yang tegas, agar penguasa tak semena-mena.

Sebulan setelah oktober yang tegas, maka babak baru indonesia dibentuk, 3 November 1945 pemerintah menganjurkan terbentuknya partai-partai politik sebagai alat perjuangan lembaga politik formal. Sepuluh tahun kemudian, sama dengan pengertian romawi X atau (sepuluh)? pemilu pertama digelar dengan dua kali pemilihan yakni anggota parlemen dan kedua anggota konstituante. Masih pada angka sepuluh ( 10 November) 1956 konstituante memulai sidangnya untuk menentukan arah konstitusi republik muda. Debat sengit kembali terjadi, perdebatan kian tajam dan demokrasi kembali mesti didefinisikan. Soekarno , Hatta, sjarhir dan soepomo yang sejak awal tak bisa satu dalam pandangan demokrasi kembali berseteru tajam. Tentang pemaknaan domkrasi yang belum selesai dimasa sebelum kemerdekaan.

Soekarno pada masa pengodokan undang-undang Negara, sejak awal tak bersepakat terhadap demokrasi Hatta menurutnya produk import. Sang presiden tetap bersikukuh tentang demokrasi mesti dikontrol, oleh negara bukan Demokrasi Liberal produk import. Soepomo juga demikian, tetap tegas menolak demokrasi yang digaungkan Hatta, ia bersikukuh Demokrasi adalah totarianisme dimana peran rakyat mesti dibagi dengan kekuasaaan politik, semerntara Hatta memaknai demokrasi bukan dalam kacamata import tapi memakna demokrasi sebagai sebuah karakter bangsa yang sudah melekat sejak awal di desa-desa indonesia.

Demokrasi bagi Hatta adalah produk Lokal, dimana rembuk, gotong royong dan saling berbagi sudah melekat didalam jati diri karakter bangsa, sudah ada sejak dulu dan menemukan maknanya dengan demokrasi. Bahwa demokrasi bagi Hatta bukanlah manusia yang bagi negara tapi negara bagi manusia. ”Menentang pemerintah bukan berarti menentang Negara”, karena pemerintah hanyalah wujud dari sebuah proses demokrasi yang menjadi dimana kekuatan ”oposisi”mesti dilahirkan.

Menurut hatta ada dua alasan mengapa demokrasi tidak akan lenyap dari indonesia; pertama karena demokrasi telah menjadi spirit dalam pergerakan Nasional. Kedua; karena demokrasi adalah sebuah nilai yang telah melekat dibangsa indonesia sejak dahulu. Bagi Hatta, demokrasi bersumber dari tiga hal besar ; sosialisme barat, ajaran islam, serta kolektivisme masyarakat yang telah ada. Natsir dengan jelas berpihak pada Hatta dalam dimensi ini, bahkan dengan tegas menolak dikatatorianisme ala demokrasi terpimpin Soekarno. Baginya Golongan Feodal baru diatas sebuah Negara mesti dihapuskan dengan melahirkan kelompok oposisi.

Sementara Soekarno memang tetap bersikukuh, Demokrasi ala Hatta dan Sjahrir yang berarti pembatasan kewenganan kekuasaan dengan kehadiran oposisi. Dalam alam pikir Soekarno, oposisi adalah sampah kaum liberal yang hanya akan menyebabkan ketidakstabilan politik. Bagi soekarno perlu dibentuk sebuah pemerintahan Gotong Royong yang kuat dan tegas, sebagai lambang dari supremasi gerakan Nasional. Bagi soekarno perjalanan panjang demokrasi dari 1945- 1956, adalah demokrasi yang beretentangan dengan jiwa bangsa indonesia. Soekarno yang mulai letih dan kehilangan pengaruh berteriak ”Revolusi belum selesai” dan untuk mewujudkan cita-cita Revolusi maka Demokrasi indonesia mesti dijalankan dengan Model Demokrasi Terpimpin alas sang proklamator.

Setelah Demokrasi yang Mengaharu Biru

Setelah masa-masa yang melelahkan dari identitas bangsa, setelah perdebatan wacana yang mengaharu biru dari para tokoh nasional, Soekarno yang mulai keletihan akhirnya sadar bahwa ia bukan Zeus , Gatot Kaca, atau krisna.Pilihan terpancang, Ideologi tak juga mampu mengatasi perut lapar rakyat, pidato sang putra fajar tak lagi menarik ditengah pertarungan perangkat-perangkat negara yang saling berebut pengaruh.
Militer yang dulu menjadi alat kekuasaanya telah membangun afiliasi diam-diam melawan komunisme dan Islam yang terus saling berseteru dibelakang paduka yang mulia.
Mahasiswa-mahasiswa didikan orde lama, mulai terkesimak dengan dunia yang ada dlluar sana, dan akhirnya Revolusi 1966 membuat paduka mesti tersingkir. Seorang putra dusun kemusu yang dibesarkan oleh soekarno naik kepentas politik. Sesuatu yang tak terduga, ”ambivalen sekaligus aneh ”. Soeharto sang Jenderal muda, muncul mengisi pentas politik bangsa setelah sukses membasmi PKI yang ekstrem kiri dan Islam yang eksterm kanan dalam pandangannya.

Bahkan diluar dugaan menjadi penguasa yang begitu berkuasa. Soharto bukan sokarno, hatta, sjarhir atau soepomo yang senang berdebat tentang Demokrasi, baik secara teoritis, ontologis atau Filosofis. Soeharto mengegam senjata dengan pakaian raja-raja jawa. Tuturnya sederhana, tidak teoritis ataupun berapi-api bahasanya adalah bahasa desa dengan konsepsi kita mesti kembali pada pancasila sebagai nilai-nilai yang digagas dari akar bangsa.

Praktis ketika Soharto berkuasa, demokrasi senyap dan jarang dibicarakan. Indonesia hanya punya ketunggalan Ideologi ”pancasila”. Selain pancasila berarti haram, ancaman instabilitas, yang berarti penjara atau kematian. Dibawah Soeharto stabilitas keamanan terjamin, tak ada debat yang berkepanjangan, seluruh elemen bangsa diajak untuk mencapai tujuan nasional ”mewujudkan cita-cita pembangunan manusia indonesia seutuhnya”. Cita-cita yang entah berakar darimana. Ekonomi berjalan teratur dalam program jangka panjang dan jangka pendek pemerintahan. Indoenesia memasuki baru dalam transisi kepemimpinannya, transisi indonesia yang oleh soe hok Gie ( indonesia yang kaku dan tidak menarik!)

Demokrasi dimasa Reformasi.
1998, Soeharto jatuh oleh gelombang perlawanan mahasiswa bersama afiliasi politik onderground yang selama ini luput dari stabilitas kemanan nasional yang mulai kehilangan taringnya. Jelaslah Indonesia tidak ”sedang baik-baik saja”, perbaikan ekonomi yang selama ini menjadi kebanggaan Soeharto runtuh akibat krisis ekonomi yang menimpa Asia. Stabilitas ekonomi Indonesia tak setangguh apa yang ada dalam benak soeharto tua yang mulai sakit-sakitan.

Program perencanaan ekonomi jangka panjang macet dan program perbaikan ekonomi jangka pendek dan menengah juga tak kuasa menahan laju tekanan politik dalam negri atau juga Tuan-tuan diluar Indoensia mulai bosan dengan gaya sang presiden. Demokrasi kembali terdengar dimana-mana, mahasiswa, tokoh politik hingga rakyat berteriak Reformasi berarti demokrasi.

Pers yang selama ini bungkam oleh ratai pemberedelan lepas mengaung dan beralarian hadir menjadi pilar ke-empat demokrasi. Konsepsi Indonesia baru bermunculan dalam dinamika politik. Habibie tampil mengantikan sang presiden 32 tahun, pembahasan pentingnya Indonesia kembali pada spirit ”kedaulatan rakyat” dimana partisipasi politik mesti kembali digaungkan dikabulkan sang Teknokrat yang dipercaya menyelengarakan pemerintahan taransisi untuk mengatasi krisis dan menyiapkan pemilihan umum.

Setahun kemudian pemilihan umum digelar di Indonesia, kali ini Demokrasi kembali diteriakan dan pancasila mengalami nasib naas seperti demokrasi dahulu tengelam bersama riuh redahnya dinamika politik indoensia. Berbagai macam partai politik bermunculan jelang pemilihan umum, ragam ideologi tidak lagi jadi soal. ”Toh demokrasi berarti kebebasan berserikat dan berkumpul”. Namun reformasi teryata bukan demokrasi seperti yang diharapkan dahulu, kekuatan politik tua masih dapat bangkit sekaligus mengkonsolidasikan diri dibawah panji paradigma baru.

Namun Demokrasi juga mampu mengalami proses evolutifnya, dengan menghadirkan kekuatan politik baru yang selama ini dimarjinalkan. Kalang Nasionalis yang dahulu selalu dijadikan banteng kurus berubah menjadi banteng gemuk, afiliasi strategis militer teryata punya kalkulasi politik sendiri untuk menunjukan keberpihakannya, kelompok eksterm kanan akhirnya bersikap dan meledaklah sesuatu yang disebut ”reformasi”.

Bersambung...( Setelah reformasi masihkah ada lagi )

Posting Komentar

0 Komentar