Dari Citra Menuju Visi

Ada hal yang menggembirakan dari proses politik dan demokrasi di Indonesia jelang pemilihan Presiden 2009. Sesuatu yang berbeda dari proses politik Orde Baru dimana patronase figur Soeharto begitu kuat, pertarungan gender antara Megawati dan Gusdur di awal reformasi atau politik dramatik yang menekankan politik pencitraaan ala SBY 2004 silam.

Terlepas sekedar retorika politik semata, setidaknya perdebatan beberapa pekan terakhir di berbagai media pasca Susilo Bambang Yudhoyono mengandeng Boediono yang diangap titipan agenda neoliberalisme oleh sebagian pihak, mengarah pada perdebatan seputar visi politik lebih dari pada retorika citra personal pasangan Capres.
Pertarungan yang terjadi seputar ide kebijakan ekonomi, keberpihakan bangsa dalam percaturan dunia, serta semangat kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang mendidik, sekaligus mencerahkan di tengah pangung politik yang biasanya hanya diisi pepesan kosong citra politik yang kebenarannya bisa dipertangungjawabkan secara akademik maupun faktual.

Walau tak bisa berharap banyak dengan kondisi yang terjadi di balik pertarungan visi yang dihadirkan oleh para kontestan Pilpres, tapi menjadi sesuatu yang menggembirkan ketika visi antarkontestan kemudian diperdebatkan menggeser model politik pencitraan yang penuh kamuflase simbolik.

Neolib vs Ekonomi Kerakyatan

Ada dua wacana yang mengemuka di arena politik pasca penetapan Boediono sebagai Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah kalangan mengugat Boediono sebagai pengusung ekonomi Neolibralisme sedangkan dua pasang kandidat lainya mengklaim dirinya sebagai pengusung ekonomi kerakyatan.

Dalam penjelasan sejumlah literartur, neolibralisme sebenarnya mengandung berbagai macam pendifinisian. Namun, dalam pengertian umum neolibralisme mengacu pada istilah ekonomi yang menekankan pada kekuatan pasar serta kebebasan penuh sektor ekonomi dari intervensi pemerintah. Pandangan ideologi neolib didasarkan pada kepercayaan ekonomi yang kuat untuk mempromosikan kebaikan umum yang diikuti oleh konsep pasar bebas dan kompetisi terbuka. Tokoh peletak dasar pemikirannya seperti Frederick Hayek yang menganjurkan pembatasan intervensi negara agar individu bebas berusaha mencapai kesejahteraan. Dengan keyakinan ini, para penganjur Neolib begitu percaya pada pandangan Adam Smith dan spirit kapitalisme tentang kebaikan pasar.
Sedangkan pada sisi yang berbeda, dua kontestan lainya begitu getol mengemukakan pandanganya tentang ekonomi kerakyatan. Sama seperti neoliberalisme yang multitafsir, pandangan ekonomi kerakyatan juga mengandung beragam pendifinisian. Salah satu pandangan yang mungkin mewakili ekonomi kerakyatan adalah yang dikemukakan Prof. Dr. Mubyarto dosen dari Fakultas Ekonomi UGM yang mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang terjabarkan dalam sila ke-4 Pancasila yaitu ; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.( jurnal ekoniomi rakyat ; 2009)
Berangkat dari dua medan wacana yang diusung oleh visi masing-masing Capres dapat ditarik dua pandangan besar sebagai latar belakang dan sudut pandang keberpihakan ideologi. Yakni pertarungan antara konsep ekonomi yang berlatar belakang asing melawan medan wacana yang diusung dari konsep ekonomi nasional.

Dari Citra Menuju Visi

Mekanisme pemilihan Presiden secara langsung telah menempatkan logika pencitraan menjadi panglima utama dalam mensukseskan seorang kandidat presiden. Bahkan terkadang penampakan citra menjadi lebih penting dibandingkan visi seorang calon Presiden. Kesuksesan SBY pada pemilihan Umum 2004 yang lalu merupakan bukti ampuhnya citra personal dibandingkan mesin partai politik. Demikian pula kemenangan sejumlah calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif yang baru saja usai. Popularitas yang dibingkai dengan citra personal yang telah mengalami komodifikasi-komodifikasi simbolik teryata ampuh menghegemoni publik dalam menentukan pilihannya tanpa melihat apakah politisi tersebut memiliki visi politik, kemampuan manegerial, pengetahuan pemerintahan, apalagi kebepihakan yang jelas pada rakyat.
Dampak dari politik citra juga menyebabkan inkonsistensi publik dalam menentukan calon Presiden. Pilihan mereka sangat dipengaruhi publikasi citra tokoh oleh tim sukses Capres. Meskipun rakyat tidak merasakan hasil kepemimpinan mantan Presiden, publik tetap bisa memilihnya memimpin kembali.”Politik dijadikan sebagai pasar”. Karena itu, kepopuleran dan citra baik seorang calon pemimpin sangat tergantung dari proses ’pemasaran’-nya kepada publik. Pengemasan citra politik Capres dapat membuat publik abai dengan berbagai kegagalan maupun prestasi yang pernah diraih oleh kandidat yang ada. Kondisi ini menyebabkan rakyat menjadi tidak kritis dan cenderung pasif dalam melihat setiap realitas politik yang pernah terjadi.
Dengan kehadiran Boediono sebagai paket SBY dalam bursa calon wakil Presiden telah mengeser perdebatan seputar orentasi citra politik semata menuju visi politik. Hal ini tentu saja menjadi sebuah angin segar ditengah reproduksi simbolik yang cenderung bersifat personal selama ini. Kesadaran akan visi politik sebenarnya lebih penting dibandingkan reproduksi citra personal kandidat Capres dan Cawapres yang bisa saja menipu.

Evaluasi Visi

Agar perdebatan visi yang kini terjadi dalam pangung politik negeri ini tidak sekedar menjadi Neo Pepesan Kosong, perlu dilakukan evaluasi atas visi politik yang mereka dengungkan. Evalusi atas visi ekonomi-politik cenderung lebih mudah terukur dari pada sekedar penampakan citra politik yang penuh kamuflase. Untuk itu kelompok penekan yang berada di luar partisan politik mesti berani mendokumentasikan dalam wujud kontrak politik bagi setiap paket politik yang ada.
Dua pasang kandidat yang mengusung ekonomi kerakyatan sebagai visi ekonomi mereka mesti pula melakukan penjabaran teknis dan sterategi kebijakan ekonomi politik yang mereka usung agar tidak sekedar menjadi citra politik kosong dari kecenderungan politisi negeri ini yang senang mengunakan politik “seolah-olah”. Politisi yang seolah-olah dekat dengan rakyat, peduli kaum miskin, cerdas, memiliki nasionalisme, dan berbagai jargon politik lainya yang penuh retorika kosong lainya.
Semoga pertarungan visi yang kini terjadi diantara tiga paket calon presiden yang ada bukan hanya sekadar citra dan penampakan semu politik seolah-olah ekonomi kerakyatan ataupun seolah-olah mengerti Neolibralisme.

Posting Komentar

0 Komentar