Negara Kleptokrasi

Inilah negara kleptokrastis di mana di setiap sudut ruang birokrasinya dihuni oleh para pencuri, perampok, dan penipu. Beberapa bulan lalu kita semua sibuk mencari siapa pencuri dari Century, belum menemukan jawaban dari drama Century rakyat kini diputarkan drama berseri baru suap kasus pemilihan Gubernur BI Miranda Goeltom pada tahun 2004. Maka terkuaklah beberapa nama anggota dewan yang sebahagian dari partai-partai yang meneriaki maling Sri Mulyani dan menyerang kekuasaan eksekutif di bawah SBY-Boediono dan Partai Demokrat.

Rakyat kemudian bertanya, siapakah sebenarnya yang menjadi maling di negeri ini? Mungkin kita perlu kembali mengenang kata Iwan Fals maling teriak maling! Inilah realitas yang menyedihkan. Bukan hanya pada institusi politik saja yang bermasalah teryata di aparat kepolisian sebagai penegak hukum juga mulai terjangkiti sifat para politisi yang sedang mengumbar borok masing-masing.

Susno Duaji kembali menjadi tokoh kontroversial di balik saling tuduh aparat kepolisian. Begitu berani Susno membongkar makelar kasus ditubuh Polri dalam indikasi penyelewengan pencairan dana sebesar 25 miliar atas terdakwa Gayus Tumbunan. Reaksi Polri secara serempak melakukan perlawanan atas bola liar dari Susno.

Kisah Lembaga Yudikatif juga tak kalah serunya, setelah heboh kasus pengelapan barang bukti oleh Jaksa Ester, tekanan kriminalisasi kasus KPK VS Polri yang diselesaikan dengan Surat Pemberhentian Kasus, dan fasilitas khusus bagi Artalita dan tahanan berduit di Lembaga Pemasyarakatan, kini rakyat disuguhkan drama kasus kriminalisasi dua orang nenek.

Antara Syukur dan Tragedi

Mungkin kini kita mesti bersyukur atas terbukanya berbagai kasus yang selama ini senyap dan cenderung hanya berakhir sebagai rahasia umum tanpa pernah mengalami perdebatan dan diskursus, apalagi penyelesaian! Untuk kasus Century misalnya, keberanian politik yang ditunjukan oleh para anggota legislatif perlu mendapatkan apresiasi walaupun masih penuh catatan apakah mereka bekerja demi rasa "Keadilan rakyat" untuk membuka kesalahan yang dilakukan pemerintah atau hanya sebagai manuver politik belaka.
Demikian pula atas kasus lainnya seperti fasilitas mewah bagi tahanan berduit, korupsi ditubuh Polri yang berlangsung dari jalan raya sampai istana ataupun penghilangan barang bukti dan suap menyuap di lembaga peradilan. Semuanya tentu sudah menjadi rahasia umum yang biasanya akan berakhir dengan bisik-bisik.
Untunglah sekarang kita sudah berada pada satu masa "Demokrasi" kata banyak orang. Di mana setiap orang dapat berbicara dan mengajukan pendapatnya secara bebas. Termasuk membuka aib siapa saja yang melakukan pelanggaran. Tidak seperti zaman yang lalu di mana segala yang bernada melawan pemerintah akan berakhir pada tuduhan ‘supersif atau ekstrem’.
Entah mesti bersyukur atau bersedih atas tragedi yang kini dipertontonkan oleh aparat penegak hukum. Bersyukur atas keterbukaan yang kini terjadi di negeri ini atau justru bersedih atas nasib nahas yang masih juga kita alami. Demokrasi teryata tidak cukup kuat menghilangkan penyakit klepto yang diderita para birokrat, politis, jaksa, polisi, hingga para dosen. Fenomena kleptokrasi masih begitu berurat akar disetiap sudut institusi negeri ini.

Amputasi Kleptokrasi

Upaya terapi kleptokrasi mungkin tidak sama dengan penderita kambuhan yang sakit secara medis. Kleptokrasi baru dapat disembuhkan dengan dua hal yakni penghacuran jejaring sistem sosial yang memungkinkan berkembang biaknya penyakit kleptokrasi di Indonesia dan yang kedua adalah pembersihan generasi. Penghancuran jejaring sosial kleptokrasi hanya bisa dilakukan dengan prasyarat munculnya kekuatan penyeimbang di luar birokrasi dan institusi pemerintahan yang ada.

Penghancuran ini harusnya bukan lagi bernama reformasi, bisa jadi restorisasi institusional. Karena berbagai cita-cita dan agenda reformasi tidak juga tercapai mulai dari pengadilan bagi Almarhum Soeharto sampai penghapusan budaya koruptif di negeri ini tidak pernah berjalan. Sedangkan pembersihan generasi adalah bagian dari pemutusan rantai kekuasaan politik beserta kebudayaan politik yang kini berurat akar di Indonesia.

Kleptokrasi hanyalah bagian kecil dari kejahatan sistem dan rantai manusia dengan mental klepto. Pembersihan generasi adalah hal yang mutlak dilakukan dengan melakukan amputasi bagi generasi yang kini sudah terjangkiti. Ibarat kangker, virus, dan prialaku klepto di negeri ini telah mencapai stadium empat yang tidak bisa lagi diselesaikan secara baik-baik, harus ada pemotongan urat akar generasi yang telah menjadi borok agar tidak menyebar ke bagian tubuh generasi yang lainnya.
Dengan mengharapkan institusi hukum seperti Komisi Pemberantas Korupsi sekalipun bukanlah jawaban yang tepat bagi persoalan kleptokrasi di negeri ini. Karena KPK sekalipun merupakan bagian dari institusi yang dipilih dari kebijakan politik yang ada sehingga penanganan kasus hukum yang akan bersinggungan dengan pembuat kebijakan politik yang memilih dan menetapkan para komisioner KPK sulit untuk di tindak.

Jihad Melawan Terorisme Korupsi

Sepertinya sudah masanya kita melakukan jihad bagi minoritas yang telah melakukan tirani mayoritas. Para minoritas ini adalah elit yang dengan kecerdikan dan kekuasaan yang mereka miliki telah melakukan teror ekonomi dan hukum atas rakyat miskin negeri ini. Dimanakah keadilan ketika Rusmini dan Suatri dua nenek renta mesti berhadapan dengan kasus hukum karena tuduhan melakukan penyerobotan atas tanah dan akan masuk penjara dengan masa hukuman selama dua tahun?

Betapa lelahnya menjadi dua nenek tersebut yang mungkin hanya berharap bisa menghabiskan sisa usianya dengan tenang. Padahal mereka sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung atas gugatan perdata yang mereka ajukan tapi mereka mesti mendapatkan tuntutan hukum pidana. Betapa anomalinya hukum yang berlangsung di negeri ini. Ketika dua orang kecil yang juga telah hampir menghabiskan sisa usianya mesti berjibaku dengan berbagai proses hukum. Sementara di sisi lain Almarhum Soeharto yang pernah berkuasa selama 32 tahun yang entah berapa banyak kesalahan yang pernah dilakukannya dapat diberikan maaf dengan alasan kesehatan dan usia. Melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi saat ini, sepertinya telah menjadi tanggung jawab intelektual dan sejarah bagi kita semua dengan kebulatan tekad untuk menjadi mujahidin untuk melawan prilaku keleptokrasi yang terjadi.

Selain melakukan amputasi sistemik dan pemotongan generasi, dalam keseharian hendaknya kita perlu meningkatkan prilaku mawas diri atas kebiasaan korupsi kecil-kecilan yang kita lakukan. Sebagai pedagang janganlah mengurangi timbangan, dosen janganlah mencuri jam mengajar untuk mengurusi bisnis atau urusan pribadi, para aktivis mahasiswa berhentilah membelanjakan uang lembaga untuk membeli rokok dan kebutuhan saudara-saudara, sebagai suami atau istri janganlah mengorbankan kebutuhan anak-anak demi keperluan penampilan saudara dan tentunya masih banyak hal lainnya yang mesti kita perangi dalam diri kita sendiri. ketika sistem dan individu kita telah bersih dari berbagai prilaku buruk korupsi, maka ketika itupula negara yang kita cinta ini dapat kita banggakan, dan targedi negara kleptokrasi menjadi benar-benar hilang dari muka bumi Indonesia. Semoga…..

Posting Komentar

0 Komentar