NU dalam Telikung Kekuasaan

Tinggal menghitung jam untuk menyaksikan perhelatan akbar warga Nahdatul Ulama seluruh Indonesia di Kota Makassar. Berbagai persiapan telah digelar, beberapa tokoh penting NU juga sudah berdatangan, para petinggi politik seperti ketua DPR RI dan beberapa elit politik lainya dikabarkan sudah tiba di Kota Angin Mamiri, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudohoyono juga sudah dijadwalkan membuka muktamar
organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.

Di balik gegap gempitanya kondisi jelang Muktamar NU, berbagai wacana seputar agenda dan capaian muktamar mulai ramai didiskusikan. Mulai dari persoalan kontribusi NU dalam pemberdayaaan keumatan, kaderisasi, hingga regenerasi kepemimpinan NU di masa kini. Menyangkut hal yang terakhir yakni regenerasi kepemimpinan NU menjadi hal yang selalu saja menarik untuk dikaji karena Nahdatul Ulama sebagai sebuah organisasi massa islam yang besar menjadi ruang strategis bagi kepentingan politik dan kekuasaan.

Tak dapat dipungkiri pula, bahwa selama ini NU senantiasa terjebak pada poros kekuasaan. Walaupun hal ini terus dibantah oleh para elit NU dengan mengembalikan NU sesuai khittah 1926 yaitu jauh dari ruang politik praktis kekuasaan. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Fredric Jameson, "Di dalam negara dunia ketiga para intelektual selalu saja merupakan intelektual politis". Bahwa kesadaran NU sebagai sebuah organisasi massa yang memiliki basis pendukung tradisional pesantren hingga mereka para lulusan universitas luar negeri menjadi sebuah kekuatan potensial tersendiri. Apalagi NU adalah organisasi yang cenderung terbuka dan mampu melakukan transformasi dan dinamisasi kadernya.

Melihat dinamisasi yang terjadi ditubuh NU dan corak kebangkitan intelektual muda di dalam organisasi tersebut telah melahirkan rasa optimisme tersendiri bagi sebahagian kalangan. Namun juga ikut menghawatirkan ketika NU justru terlalu asyik masuk ke dalam dunia politik praktis dalam melupakan tangung jawab keumatan dan dakwah yang menjadi arah dan perjuangan Nahdatul Ulama dengan basis pesantrennya.

Mayoritas dengan Prilaku Minoritas

Yudi Latif dalam disertasinya yang berjudul “Intelegensia Muslim” dan kuasa mengutip W.F.Wertheim tentang politisasi simbol Islam sebagai sindrom mayoritas dengan mental minoritas. Mayoritas orang indonesia menganut agama Islam. Dari sudut pandang kuantitatif, Indonesia bisa diangap sebagai negara Islam terbesar di dunia. Namun sikap mental dari umat Islam di negeri tersebut menunjukan sikap-sikap yang khas dari sebuah kelompok minoritas. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa dalam medan politik, sepanjang sejarah abad-abad yang lalu, para wakil umat Islam secara konsisten lebih diposisikan orang luar.

Dengan mengunakan logika yang sama, kita dapat melihat NU sebagai sebuah Representasi dari kekuatan politik yang besar dan sterategis selama ini lebih sering dipolitisasi oleh sejumlah kalangan ketimbang memberikan sikap politiknya yang jelas. Hal ini tampak ketika beberapa hari yang lalu salah seorang Calon Ketua Nahdatul Ulama mengelar jumpa persnya yang terkesan datang meminta dukungan kepada Presiden SBY. Politisasi seperti inilah yang kadang membuat NU cenderung mengikuti arus kekuasaan dan tidak berani bersikap dalam menentukan pilihan politiknya sendiri. Mental minoritas selalu saja menjadikan NU dan kader-kadernya terkesan lebih senang untuk ikut pada pusaran kekuasaan dari pada tampil menjadi pengendali dari kekuasaan itu sendiri.

Memilih jauh dari arus politik secara organisasional juga tidak banyak memberikan pengaruh yang besar bagi NU, karena toh kader-kader NU dengan kesadaran intelektual dan politiknya mesti tetap terlibat,sebagai tangung jawab sosial yang dimiliki. Paradigma pesantren yang selama ini menjadi identitas dan penanda sosial dari NU adalah hal yang besifat permukaan yang oleh Roland Barthes diungkapkan sebagai denotasi.

Ada hal yang cenderung tersebunyi di balik penanda yakni konotasi yaitu petanda. Pada level konotasi NU sebaiknya tidak lagi membendung kesadaran politik generasi dan tangung jawab sejarah yang mesti diambil dengan semakin carut-marutnya dimensi politik negeri ini. Fakta bahwa Islam lebih dari sekedar sebagai agama formal tapi juga risalah bagi transformasi sosial juga mesti dilihat sebagai sebuah hal yang esensial. Membumikan ajaran Islam yang mulia tidak hanya cukup dengan membangun gerakan kultural ataupun ibadah namun Islam juga mesti mempengaruhi polarisasi
kekuatan sosial politik.

Pertarungan Mustadaafin dan Mustakbirin

Dengan beragam fenomena sosial yang terjadi sebagai buah dari kebijakan politik yang menguasai kepemimpinan negeri ini, begitu menyedihkan jika NU sekedar kembali merumuskan perbaikan jalan menuju pesantren. Islam sebagai sebuah agama yang berbasis tauhid yang direfleksikan sebagai kesadaran religiusitas yang paling agung adalah perwujudan visi kerakyatan tanpa kelas.

Apakah para ulama tidak tercederai rasa keadilannya ketika sejumlah orang tertentu mendapatkan dana yang berlipat atas nama negara, sementara ada bayi yang mesti menemui ajalnya karena orang tuanya tidak dapat membayar ongkos rumah sakit. Apakah umat ini akan menjadi rahib ketika korupsi dan prilaku kolutif dipertontonkan di depan mata oleh para aparat kepolisian yang membuka boroknya masing-masing, ataukah kita sebagai umat islam semakin buta dengan fenomena penjarahan alam negeri ini oleh perusahaan-perusahaan tambang multinasional dengan berbagai paket neolibralismenya.

Sudah masanya NU sebagai sebuah wajah islam mesti kembali pada khittah Islam itu sendiri. Khittah pertarungan antara mustadafin dan kaum mustakbirin yang kini berada di pentas kekuasaan negeri ini. Tentunya bukan atas nama pemaksaan agama seperti prilaku para teroris namun atas nama kaum miskin yang dijarah rasa keadilannya. Para ulama dan intelektual muslim di Nahdatul Ulama mesti mengambil peran politik yang dikusai oleh para mustakbirin yang mengelola Negeri Islam ini.

Bukankah Allah berfirman didalam Al-Quraan surah al-Qashas 28;5; Dan kami hendak memberikan karunia bagi orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.
Dari perintah Tuhan tersebut, amat disayangkan jika ulama dan para cendekiawan yang berada dibawah payung NU justru menjadi pendukung utama kemapanan penguasa yang eksploitatif dan senantiasa menjadi pengabdi yang taat.

Semoga...

Posting Komentar

0 Komentar