Mau dibawa kemana pendidikan kita ?

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas diungkapkan bahwa salah satu tujuan dan tangung jawab Negara adalah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Saat ini pada pekan hari Pendidikan Nasional, kita layak untuk bertanya apakah cita-cita itu sudah tercapai ? atau justru kita mengalami disorentasi pendidikan bahkan kekacauan pradigmatik tentang orentasi pendidikan kita.

Banyak kasus miris yang selalu saja membuat kita mesti geleng-geleng kepala menyaksikan dunia pendidikan kita saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan perjalanan ke-sebuah kota dan menyempatkan diri berkunjung ke Dinas Pendidikan Kota yang saya kunjungi. Betapa terkejutnya saya ketika mendengar materi percakapan para kepala sekolah dengan pajabat Dinas kota tersebut. Seluruh materi pembicaraan menyangkut pembangian hasil proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sekolah mereka. Masalahnya bukan pada pembangunan atau rehabilitasi sekolah namun pada pembagian hasil dana antara oknum dinas pendidikan, kepala sekolah, kontraktor/konsultan dan para pejabat yang mesti mendapatkan setoran upeti dari hasil pembangunan atau rehabilitasi masing-masing sekolah.

Belum puas untuk mengetahui permasalahan tersebut, saya kemudian menjumpai seorang sahabat yang kebetulan berprofesi sebagai konsultan. Kata sahabat saya itu, sekarang semenjak anggaran pembangunan sekolah diserahkan ke masing-masing kepala sekolah yang terjadi para kepala sekolah lebih sibuk mengurusi proyek daripada berpikir untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Saya hanya bisa menarik nafas panjang, inikah hasil dari semangat swakelola yang digembar-gemborkan oleh pemerintah ? Pada sebuah perbincangan lain,seorang kawan saya bercerita tentang istrinya yang baru saja mendapatkan sertifikasi.Dengan bangga kawan saya itu bertutur bahwa semenjak mendapatkan sertifikasi maka tunjangan istri dan kehidupan keluarga mereka semakin baik. Terus terang saya senang dengan berita tersebut, artinya kehidupan para guru tidak lagi seperti kisah omar bakrie yang didendangkan Iwan Fals. Kemudian saya bertanya dengan kawan tersebut, apakah ada perbedaan yang dirasakan istrinya setelah menjalani proses sertifikasi sebagaimana disebutkan pada pasal 2 undang-undang guru dan dosen bahwa guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan (ayat1)dan pengakuan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidikan(ayat 2).

Kawan saya tersebut hanya diam saja, mungkin tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Inilah persoalan besar yang menimpa para guru kita. Banyak Guru mengikuti proses sertifikasi hanya untuk mengejar tunjangan profesi sehinga segala cara mereka tempuh. Tanpa pernah berpikir bahwa tunjangan yang layak mesti diikuti dengan semangat perbaikan dan kualitas mengajar yang memadai.

Pada jenjang Perguruan Tinggi kita juga dapat melihat batapa kecilnya kesempatan bagi akses menuju universitas. Dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jejang universitas hanya 17,25 persen pada tahun 2007-2008.Lulusan SMU yang melanjutkan keperguruan tinggi pada tahun tersebut sebahagian besar tidak melanjutkan kuliah di Universitas Negri. Ada banyak persolan yang sebenarnya melatar belakangi persolan tersebut. Tingginya biaya masuk perguruan tinggi dan keterbatasan prosentase melalui jalur formal seperti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) ikut mempengaruhi kesempatan masuk di Universitas. Beragamnya jalur masuk PTN tidak terlepas dari minimnya dana dari pemerintah untuk perguruan tinggi. Dengan dalih itulah perguruan tinggi kemudian mesti melakukan berbagai cara untuk membiayai oprasional pendidikan. Misalnya dengan membuka berbagai jalur kemitraan, bahkan salah satunya melalui pembukaan kelas internasional bagi program studi unggulan yang merekrut mahasiswa asing untuk belajar diperguruan tinggi tentunya dengan dana besar. Hal ini tentu saja semakin membuat kesempatan mengenyam pendidikan di Universitas Negeri semakin sulit.

Dengan dalih yang sama yakni kekurangan dana dan kekakuaan penggunaan anggaran maka pemerintah mendorong lahirnya undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang meresahkan. Syukurlah MK menolak rancangan Undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Darmaningtyas (kompas/3/mei 2010) ketika BHP dipaksakan maka yang terjadi adalah kesempatan kaum miskin untuk dapat kuliah semakin kecil. Padahal ketika logika persoalan mengapa BHP mesti dilaksanakan adalah persolan dana dan kekakuaan penggunaan anggaran bukan pajak, pemerintah perlu menambahkan anggaran khusus yang mengatur kebutuhan PTN serta mengubah Undang-undang keuangan khususnya penggunaan anggaran oleh lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan pelayanan umum seperti pendidikan dan kesehatan termasuk PTN. Tidak ada salahnya perguruan tinggi mendapatkan tabahan subsidi oleh negara dan ketika pemerintah berdalih tidak memiliki cadangan dana maka tersebut tidak bisa diterima. Terbukti dalam RAPBN 2011 subsidi khusus untuk energi mencapai Rp148 triliun padalah subsidi tersebut sebahagian besar dinikmati golongan kelas menengah.

Perlu kemauan politik yang kuat

Komitmen politik Negara atas dasar konstitusi pada dasarnya telah tercantum dengan jelas pada Pembukaan Undang-Undang dasar. Hal tersebut sebenarnya sangat bergantung pada komitmen politik para pengambil kebijakan yang ada.Persolan anggaran pendidikan terbukti tidak selamanya menjadi penyelesaian bagi persoalan pendidikan dinegri ini.
Pada kasus sekolah misalnya adanya bantuan baik melalui APBD, APBN, DAK, DAU dan sebagainya teryata tidak lantas menyelesaikan persolan pendidikan. Ini adalah persoalan mentalitas pengambil kebijakan hingga pelaku pendidikan yang cenderung bekerjasama untuk menarik keuntungan dari sebuah kebijakan. Padahal berbagai fasilitas dan tunjangan kinerja sudah diberikan.

Model politik anggaran terasa kurang relevan bagi perbaikan mutu pendidikan jika tidak diikuti dengan perbaikan mental pelaku pendidikan itu sendiri.Pada dasarnya komitmen ini mesti diikuti dengan pembangunan sistim hukum dan pranata sosial yang tegas bagi para pelaku pendidikan yang menciderai atau bekerjasa melakukan upaya kleptokrasi atas dunia pendidikan tanah air.

Para Guru misalnya, ketika telah mendapatkan tunjangan sertifikasi seharusnya diikuti dengan kontrol yang kuat baik dari institusi pendidikan yang berwenang ataupun dari para siswa sendiri yang menjadi subjek sekaligus objek pendidikan. Para siswa seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian atas kinerja guru. Tentunya dengan berbagai indikator mulai dari persolan kecakapan, kemampuan transformasi bahan ajar sampai pada tingkat kemampuan daya serap siswa atas materi yang disampaikan oleh para guru. Karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan, tunjangan sertifikasi untuk profesionalisme guru tidak akan berdampak apa-apa bagi perbaikan mutu pendidikan kita.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan dan keberlanjutan bangsa ini mesti ditumbukan kembali.Bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang tidak sekedar bagi pemenuhan kebutuhan material dari setiap peserta didik namun menjadi fondasi bagi pembangunan karakter bangsa. Jepang telah menunjukan pada kita ketika mereka hancur lebur oleh pristiwa Hirosima dan Nagasaki mereka dapat bangkit akibat komitmen pendidikan. Demikian pula negara tetanga kita Malaysia yang dahulu belajar dari negri ini kini bangkit karena buah dari pendidikan mereka.

Mau dibawa kemana pendidikan kita ?

Ketika kita bertanya hendak kemana pendidikan kita, maka hal ini begitu sulit dijawab karena menyangkut begitu banyak pandangan serta perdebatan tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya tujuan pendidikan Nasional adalah sebagaimana yang termuat dalam undang-udang dasar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya istilah cerdas sendiri telah mengalami sekian banyak pemaknaan baru.

Dalam sebuah opini yang ditulis oleh Mochtar Buchari mengutip pandangan para pakar pedagogi bahwa ada tiga hal yang mesti dimiliki untuk setiap mereka yang sedang menjalani pendidikan formal.Yaitu kemampuan untuk menghidupi diri sendiri, kedua kemampuan untuk hidup secara bermakna dan ketiga, kemampuan untuk turut memuliakan kehidupan. Kemampuan menghidupi diri sendiri sebenarnya lebih berorentasi pada peningkatan taraf hidup yang diharapkan masing-masing individu serta daya kreatifitas dan kemampuan bertahan. Namun kemampuan ini lebih bermuara pada kapasitas skill serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia. Ketika pendidikan hanya berorentasi pada taraf hidup maka universitas, sekolah tidak lebih dari sekedar pabrik robot yang mencetak tenaga trampil bagi kebutuhan industri.
Agar pendidikan kita tidak lebih dari sekedar pabrik robot maka yang perlu dipersiapkan adalah kemampuan hidup secara bermakna.Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang menekankan pada kearifan dalam memandang setiap persoalan. Karena pengetahuan pada esensinya bertujuan untuk memanusiakan manusia.

Demikian pula dengan kemampuan untuk memuliakan hidup adalah upaya melakukan Harmonisasi dengan seluruh mahluk di muka bumi. Harmonisasi adalah upaya futuristik untuk saling bersinergi dengan semesta. Memuliakan kehidupan bukan sekedar menjadi cerdas dan dapat saling bekerjasama namun lebih dari pada itu, dapat bersikap mulia bagi diri dan sesama.

Posting Komentar

0 Komentar