“Kritik atas Kekerasan”

Saya mesti mengutip Walter Benjamin dalam ‘Critique of Violence’ saat mencoba meneropong fenomena kekerasan yang kini terjadi di negeri ini. Dalam pandangan Benjamin, Kekerasan merupakan “ ekspresi”, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan ‘agresi’ dan penyerangan.
Berbagai ‘ekspresi agresor’ kini menjadi santapan harian di berbagai ruang sosial masyarakat. Beberapa hari lalu di Jakarta seorang kakak saya terjebak saat melintas di depan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang kebetulan sedang menggelar persidangan perkara bentrokan di klub malam, Blowfish. Syukurlah hanya kaca mobilnya yang menjadi korban. Akan tetapi itu sudah membuat trauma di dalam kepalanya, setidaknya dari kalimat short messege (SMS) yang dikirimkannya kepada saya ,”Dek, kejadiannya seperti film-film mafia holywood, ketika dua geng saling tembak dan polisi hanya diam antara kebingungan atau ketakutan!
Ekspresi kekerasan juga terjadi di Tarakan. Menurut sebuah media harian lokal sekitar tiga puluh ribu orang langsung mengungsi akibat konflik komunal tersebut. Sebelum Tarakan, ada cerita dari Buol, Sulawesi Tengah, tentang polisi dan masyarakat yang saling beradu dan terlibat kekerasan, ada juga kejadian perampokan bank di Medan yang disinyalir dilakukan kelompok teroris yang berujung adu tembakan antara polisi dan teroris. Kemarin pada 1 Oktober, kita juga sedang merayakan hari ‘kekerasan’ ketika sekelompok orang yang menganut sebuah ideologI dianggap melakukan upaya kudeta kepada enam pejabat tinggi militer, mesti menangung beban sejarah dan darah. Tentu saja ada banyak kejadian kekerasan baik antara polisi dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat atau negara melawan terorisme yang kini marak menjadi tontonan publik.
Akar Kekerasan
Kekerasan yang kini tampak di permukaan sebenarnya bermuara pada gambaran gagalnya institusi-institusi dalam negara sebagai penyelenggara kekerasan yang sah. Dalam perspektif Weber didefinisikan bahwa legitimasi untuk melakukan kekerasan secara “sah" yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan dan menjaga ketertiban umum. Kekerasan sah dalam bentuk hukuman dapat dilakukan oleh institusi negara seperti kepolisian, pengadilan, dan berbagai alat negara lainya yang memiliki fungsi secara legal.
Gagalnya institusi negara dengan pranata hukumnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman telah memaksa masyarakat untuk cenderung menyelesaikan masalahnya sendiri. Kegagalan ini disebabkan ketidakpercayaan masyarakat atas institusi-institusi hukum yang secara telanjang cenderung korup. Tentunya kita masih ingat berbagai kasus korupsi di tubuh aparat penegak hukum. Di kepolisian ada kasus Gayus yang menyeret Kompol Arafat dan Sisno Duaji. Sementara di kejaksaan ada kasus Jaksa Ester sampai tututan bagi Cyrus Sinaga.
Prilaku korup ini telah menjadikan masyarakat lebih memilih melindungi dirinya sendiri. Maka bermunculanlah berbagai laskar yang memiliki potensi sebagai pemicu berbagai prilaku kekerasan di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan aparat kepolisian yang cenderung terlibat menjadi aktor kekerasan ilegal seperti di Buol yang telah memacu resistensi antara masyarakat dan pranata penegakan hukum.

Akar kekerasan juga bisa muncul akibat menjamurnya kemiskinan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang ada. Menjamurnya premanisme hanyalah merupakan bias dari tidak meratanya distribusi ekonomi di tengah masyarakat. Kesenjangan sosial adalah pemacu bagi tumbuhnya gesekan sosial di tengah kelompok-kelompok masyarakat yang melihat adanya ketidakadilan distributif.
Kemiskinan di balik berbagai gedung-gedung mewah yang melahirkan gang-gang tikus menjadi lahan subur menyatunya rasa solidaritas dan sepenangungan. Ketika ada bagian dari komunitas ini dicederai maka pembentukan solidaritas komunal menjadi hal yang tak dapat dibendung lagi.

Memperkuat Negara ?

Aksi terorisme, perang sipil, dan konflik atas nama agama tidak boleh dilihat sebagai hal-ikhwal yang berdiri sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi merupakan gejala politik dimana negara sebagai institusi telah gagal memberikan perlindungan di tengah masyarakat. Untuk itu pembenahan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan proses institusionalisasi dalam tubuh lembaga negara termasuk mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum.
Kedua, sudah menjadi tangung jawab para pengelola negara untuk mencengah semakin melebarnya potensi kekerasan dengan meminimalisir jurang kemiskinan ditengah masyarakat. kesenjangan sosial yang berujung pada kecemburuan sosial mesti dibenahi dengan serangkain kepastian ekonomi dan hukum yang berkeadilan.
Ketiga, sudah waktunya negara berhenti menjadi terror bagi masyarakat, penebar ancaman, paksaan, dan kecemasan berlebihan. Berbagai pasukan khusus anti terror, pidato presiden sebagai kepala negara yang merasa terancam oleh sekelompok teroris telah membuat masyarakat cenderung mengalami terror atas nama negara. Bahkan sebahagian kalangan berpendapat, semenjak pembentukan detasemen khusus 88 anti terror justru terror dan kekerasan semakin menjamur di tengah masyarakat, demikian pula adanya penangkapan sejumlah orang yang dituduh teroris dan pelaku kekerasan justru terjadi setelah pidato presiden tentang ancaman dirinya.
Keempat, Negara yang kuat adalah negara yang ditopang oleh semangat kebersamaan dan ke-kitaan. Indonesia dengan beragam etnik,suku,agama, warna kulit, kebudayaaan dan ideology harus direkatkan kembali sebagai sebuah kesatuan yang berbeda namun saling melengkapi.Kebinekaaan mesti dilihat sebagai sebuah rahmat, bukan menjadi bagian dari potensi disintegrasi. Tentunya kita tidak berharap kelak anak-anak kita hanya bisa diceritakan tentang “dahulu Indonesia itu adalah sebuah negara besar dari sabang- maruke yang dihuni berbagai suku,agama dan budaya dan kini Indonesia tinggal sejarah, karena nenek moyang kalian suka saling membunuh atas nama keyakinan,kesukuan ataupun atas nama agama”! Torang samua basudara!

Posting Komentar

0 Komentar