Korupsi dan Bencana

Korupsi dan bencana adalah dua persoalan yang semakin marak di Indonesia semenjak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Uniknya lagi pada masa ini penanganan persoalan Bencana dan Korupsi telah dilembagakan bahkan membentuk komisi dan dinas khusus. Untuk penanganan korupsi selain hakim,jaksa dan polisi dibentuk pula Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang terus menjadi hedline news disetiap media dan selalu menarik jadi bahan obrolan dari kafe mewah sampai warung pinggir jalan.

Tak kalah dengan persoalan korupsi, persoalan bencana semakin akrab saja dengan negeri ini bahkan saking akrabnya setiap pemerintah kabupaten kota/propinsi sampai kementerian dibentuk badan penangulangan bencana. Anehnya semenjak komisi dan lembaga negara itu dibentuk berbagai bencana datang silih berganti demikian pula kasus korupsi yang semakin menjamur.

Korupsi dan bencana bahkan pada masa tertentu berubah menjadi satu “korpsi bencana”!Berbagai kasus telah menunjukan kepada kita betapa bencana yang kini terjadi di indonesia oleh pihak-pihak tertentu dijadikan komoditas untuk dijual dan dikorupsi. Ada banyak cerita yang membuka mata kita betapa bencana sekalipul tidak lepas dari tindakan amoral oleh sekelompok manusia bejat. Kasus di Sulawesi Utara Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sedang merampungkan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi dana hibah bencana alam di Kabupaten Talaud senilai 6,9 miliar rupiah pada pos bantuan bencana alam tahun anggaran 2007-2008. (www.antara news) Ada juga berita tentang mantan Gubernur Banten Djoko Munandar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelewengan bencana alam senilai Rp 14 miliar.

Masih soal korupsi bencana, Mantan Kabag Kesra Pemkab Probolinggo H Sudarmin beserta empat tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana alam puting beliung juga telah disidangkan karena menyelewangkan dana bantuan senilai dua ratus juta lebih. Berbagai kasus lainya tentu saja masih ada dibelakang berbagai bencana. Inilah Indonesia, bencana alam seperti menjadi berkah bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan pribadi.

Korupsi dana bencana telah membuktikan bahwa pada dasarnya negara telah gagal melakukan berbagai upaya pendekatan struktural dalam penanganganya. Para pelaku korupsi sebahagian besar adalah aparat birokrasi yang harusnya menjadi pelayan bagi korban bencana bukan justru menjadi koruptor baru ditengah penderitaan rakyat yang sedang menderita.

Parahnya lagi sekarang pemerintah berinisiatif akan mengadakan asuransi penanggulangan bencana nasional yang diharapkan bisa dikelola oleh industri asuransi. Selain dapat meringankan beban biaya untuk pembangunan kembali pasca bencana, pengelolaan tersebut juga diyakini pemerintah dapat meningkatkan permodalan industri asuransi nasional. Semakin gawat saja logika petinggi negeri ini persoalan bencana didepan mata malah dijadikan komoditas baru bagi industry asuransi swasta.

Posting Komentar

0 Komentar