Indonesia yang belum selesai… (sebuah Refleksi bagi peringatan hari Nusantara)

Rakyat Yogyakarta marah. Keistimewaan Yogya, sultan, dan keraton diusik oleh gugatan presiden sebagai pemerintah pusat, yang mengangap ada benturan antara model demokrasi dan monarki. Seperti api, konflik menjalar keberbagai ruang kenegaraan dan sosial politik. Sejarah lama kembali diangkat, jasa keraton kembali diungkit dan Indonesia sebagai sebuah institusi Negara kembali dipertanyakan?
Apa yang terjadi di Yogyakarta sebenarnya merupakan gambaran bahwa negeri ini belum pernah selesai dalam melakukan konsolidasi dan itegrasi nasional. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mengintegrasikan entitas nasional yang menyatukan ribuan etnik, pulau, suku, budaya,kerajaan dan ribuan bahasa masih begitu rapuh.Benturan konstitusional antara sistim politik dan pemerintahan yang kini berlaku atas nama Negara di Indonesia dan sejumlah identitas lokal yang kini bermukim dalam payung Indonesia, sebenarnya adalah buah dari kerapuhan tersebut, dimana Indonesia sebagai sebuah Negara belumlah selesai!
Hari ini Yogyakarta yang berontak dan mempertahankan keistimewaan kultural dan identitas kekuasaan lokal mereka, beberapa tahun lalu Aceh dan papua, demikian pula sudah sewindu lebih timor-timur memisahkan diri, besok atau lusa apakah daerah-daerah lainya tidak akan berbicara hal yang sama ? meminjam pertanyaan filosof Ernest Renan yang dituliskan kembali Daoed Joesoef di harian kompas Qu’est qu’une nation?” (apakah yang dimaksudkan dengan bangsa?) Inti jawaban pertanyaan itu adalah La nation c’est la volonte d’etre ensemble (bangsa adalah tekad untuk hidup bersama).
Tekad hidup bersama yang kini terbentuk dan melahirkan anak kandung sejarah yang bernama Indonesia adalah hal yang masih penuh pertanyaan. Apalagi jika dilihat dari babak sejarah Nusantara. Spirit perjuangan mengusir kolonialisme adalah sprit yang terbentuk secara kultural dan saling terpisah dari sebuah ikatan yang bernama Negara Indonesia. Pecahan sejarah inilah yang bisa jadi akan menjadi bom waktu yang pada saatnya nanti akan meledak.
Itegrasi kewilayahan yang kini menjadi dasar berdirinya Indonesia adalah sebuah cacat sejarah jika dilihat dari arah dan orentasi perjuangan kemerdekaan yang begitu parsial. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa di banten, Hasanuddin di Gowa atau Thomas Matulessi di ambon dan imam bonjol di minangkabau apakah sedang membicarakan kisah kepahlawanan sebuah Negara yang bernama Indonesia? Ataukah mereka sedang berjuang membebaskan tanah dan alam mereka yang didatangi oleh penjajah ? semuanya masih kabur dalam kacamata historis kebangsaan kita.

Indonesia vs Nusantara

Indonesia adalah konsep kekinian sementara nusantara adalah konsep masa lalu, mungkin demikian yang ada dalam benak pemerintah negeri ini sampai berbagai bentuk kebudayaan masa lalu mesti dibenturkan dengan sistim dan regulasi kenegaraan saat ini. Mereka yang menyimpang dari Indonesia yang kata para pengguasa “sudah fainal”, diberi label supersif, ekstrimis maupun sempalan atau bisa jadi teroris.
Padahal jika disandingkan dari sebuah catatan sejarah Indonesia sendiri baru dikenali pada paruh tahun 1847 di majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis: “… the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians”
Sementara Nusantara adalah pejabaran dari identitas kebangsaan yang sudah dikenal dalam kitab Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Dalam Sumpah Palapa dari Gajah Mada 1331 – 1364 sudah jelas tertulis “Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa” (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat).

Pendirian Indonesia yang Belum Tuntas

Soekarno,Hatta dan para pendiri Indonesia sesunguhnya belum pernah mencapai titik final menyangkut konsep integrasi Indonesia secara utuh. Ada patahan sejarah yang sangat jarang diangkat menyangkut bagaimana para pemegang kekuasaan di Nusantara dan Jawadwipa, rakyat dari sabang sampai maruke, melakukan itegrasi dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Catatan yang menceritakan proses integrasi tersebut hanya bisa didapatkan saat pada bulan maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
Patahan inilah merupakan ruang kosong yang masih penuh berbagai pertanyaan menyangkut Indonesia yang satu dan akan membuka berbagai lembaran gugatan tentang masa depan kita sebagai sebuah Negara. Beberapa studi tentang politik lokal juga menunjukkan bahwa secara geneologis, sebagian elit politik lokal yang muncul bersama proses reformasi adalah para elit politik lama atau aristokrat masa lalu. Fenomena pertemuan raja-raja di Indonesia seperti di Yogyakarta, Tenggarong dan Bali serta berdirinya kembali kerajaan-kerajaan yang telah lama tidak aktif seperti kerajaan Kutai Kertanegara atau Pontianak semakin menguatkan dugaan bahwa elite kerajaan mulai mencoba memainkan perannya dalam pentas politik nasional. Bisa jadi pada titik eskalasi tertentu konsolidasi antara kekuatan kepemimpinan Nusantara ini akan terjadi dan jika bersatu degan gelombang ketidakpuasaan rakyat atas ketidak adilan Batavia maka tinggal menunggu waktu saja Indonesia hanya dikenang sebagai sejarah !





Posting Komentar

0 Komentar