'Atas Nama JK'


Hajatan pemilihan Gubernur belum juga usai, pilkada walikota makassar masih tersisa beberapa waktu dan pemilihan legislatif maupun presiden masih panjang. Tapi 'kegaduhan isu politik seputar pencalonan Jusuf Kalla sebagai presiden sudah memanas'. Partai-partai politik di Sulawesi Selatan tak berhenti saling klaim akan mendukung Jusuf Kalla untuk menjadi calon Presiden dari partainya pada tahun 2014.

sumber ; http://www.lensaindonesia.com
Ada apa dibalik politik atas nama JK sebenarnya? Mengapa Partai-Partai besar di sulawesi selatan dan media massa mulai mendorong isu tersebut sejak dini, sementara agenda Pilpres masih dua tahun lagi ? Beberapa hipotesis mungkin bisa dikemukakan dibalik 'politik atas nama JK yang semakin hari semakin menggelinding'.                              

Pertama, bisa jadi diskursus ini merupakan bagian dari sterategi poitik ala JK untuk mendapatkan dukungan kolektif kekuatan partai politik sulawesi selatan. JK ingin membangun pencitraan bahwa dirinya adalah sosok yang secara geopolitik menjadi representasi harapan masyarakat sulsel. Tentu saja hal ini bertujuan untuk membangun kristalisasi dukungan pada tingkatan lokal sulawesi selatan yang diharapkan akan terus membesar menuju skala regional kawasan timur dan pada akhirnya menjadi dukungan secara nasional.

Sasaran dari langkah politik ini sebenarnya ingin memberikan tekanan secara nasional pada beberapa partai politik yang belum memastikan kandidat capresnya. 'Dari sulsel untuk indonesia', mungkin analogi yang paling tepat jika benar ini merupakan politik yang sedang dimainkan oleh JK dan tim.

Kemungkinan kedua, isu seputar pencapresan JK justru digelindingkan partai politik di sulawesi selatan secara lokal untuk meraup dukungan pemilih. Sterategi politik seperti ini pernah dimaikan oleh PKS Sulawesi Selatan pada pemilihan umum 2004, ketika 'seolah-olah menjual sosok Habibie sebagai calon Presiden'. Hasilnya memang sangat efektif dengan membangun 'proximity politik' maka dukungan bagi suara PKS menjadi sangat besar.

Muara dari pembangunan 'proximity politik'seperti ini untuk mendapatkan dukungan bagi parpol pada tingkatan legislatif. Sterategi ini lebih bermain pada target waktu, menginggat pemilihan legislatif lebih dahulu dari pada pemilihan presiden.

Ketiga, bisa jadi momentum isu seputar pencapresan JK berjalan beriringan dengan kepentingan politik lokal dalam hal ini kontestasi pemelihan Gubernur yang semakin dekat. Pertarungan antara Syahrul Yasin limpo sebagai kandidat yang diusung oleh partai Golkar yang telah memberikan dukungan kepada Abu Rizal Bakrie sebagai calon presiden kemudian dibenturkan dengan Ilham Arif Sirajuddin yang diusung oleh demokrat yang notabene belum memberikan kepastian siapa yang akan dicalonkan capres pasca Susilo Bambang Yudhoyono.
    
Persamaan Kepentingan
sumber : http://3.bp.blogspot.com

Dari ketiga hipotesis diatas sebenarnya berujung pada muara yang sama, yakni 'pertemuan antara seluruh kepentingan politik elit'. Pada satu sisi secara pribadi JK memang memiliki keinginan untuk maju menjadi Capres kembali pada tahun 2014 nanti, namun karena tidak memiliki kekuasaan penuh atas partai politik, pasca kemenangan Abu Rizal Bakrie sebagai ketua umum partai Golkar dan kekalahan Surya Paloh, maka peran-peran politik JK lebih banyak bermain diluar panggung partai politik.

Dengan memanfaatkan 'proximity politik' sulawesi selatan, JK mencoba membangun representasinya atas Sulsel dan kawasan timur indonesia. Setidaknya walau kontribusi suara dari timur masih jauh dibandingkan komposisi pemilih kawasan indonesia bagian barat 'representasi keadilan politik'juga tetap menjadi sebuah pertimbangan dan bisa jadi menjadi peluru untuk mendesak elit parpol Nasional.Apalagi patut diakui JK memiliki modal sosial yang cukup signifikan dikawasan timur indonesia terutama sulawesi selatan semasa menjabat menteri dan Wakil Presiden.


Pada irisan yang lain, elit partai politik sulawesi selatan juga begitu paham menyangkut 'kode budaya' pemilih sulawesi selatan yang memang cenderung memiliki ketertarikan referensi kultural dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dengan membangun simbolisasi dukungan atas JK maka kemungkinan besar dukungan atas partai-partai yang menyatakan afiliasinya secara terus terang terhadap JK akan cenderung mendapatkan dukungan pemilih.

Arus pertemuan kepentingan yang paling dominan sebenarnya justru terjadi pada kontestasi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Jika dianalisis lebih dalam, desakan permintaan dukungan secara tegas atas JK membuat kubu Syahrul Yasin Limpo sedikit banyak dirugikan. Pemilih telah mahfum bahwa Golkar telah hampir pasti mencalonkan Abu Rizal sebagai kandidat Capresnya sedangkan Demokrat belum memastikan siapa yang akan dipersiapkan sebagai pengganti SBY Pasca Tahun 2014.

Keuntungan dari permainan isu ini tentu saja sedikit banyak sangat menguntungkan kubu Ilham-Azis yang diusung oleh partai Demokrat. Selama Partai Demokrat pusat tidak terburu-buru menyatakan dukungan kepada kandidat selain JK, maka isu keberpihakan atas JK masih menjadi jualan yang cukup seksi bagi kepentingan politik Ilham-Azis.

Apalagi hal ini ditegaskan secara terang-terangan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang menyatakan 'JK merupakan figur terbaik untuk calon presiden 2014 mendatang. IAS dalam berbagai media cetak bahkan menyatakan wajib hukumnya Demokrat Sulsel mengusung nama Wapres RI ke-10 itu sebagai salah satu kandidat Capres 2014 dari Sulsel'.

Politik atas Nama

Melihat dinamika politik Atas Nama JK yang terus berkembang sebenarnya merupakan penggambaran beberapa fakta politik sulawesi selatan. Pertama, kejadian ini semakin menegaskan bahwa pada tingkatan lokal telah terjadi penggiringan opini secara sistimatis untuk memindahkan pertarungan pentas politik nasional menuju daerah, atau malah sebaliknya memindahkan pentas politik lokal seoalah-olah menjadi sebuah pertarungan nasional. Melalui upaya membangun penguatan pada identitas geopolitik. 

sumber kutipan foto: http://threenews.blogspot.com
Tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang wajar, karena melibatkan emosi pemilih dan menyangkut 'kode budaya' yang tetap memiliki urat akar dalam percatuaran politik tanah air. Namun, hal yang juga perlu diingat konfigurasi nama besar untuk kepentingan jangka pendek belum tentu menjadi jaminan sebuah kemenangan.

Dalam Pilkada Gubernur Provinsi Bangka Belitung Yusron Ihza yang merupakan adik kandung Yusril Ihza Mahendra juga terbukti kalah. Demikian pula megawati yang meminjam atas nama Soekarno juga tak berdaya dua ajang pemilihan presiden. Walau tak menutup kemungkinan pada beberapa ruang tertentu sejumlah parpol dan kandidat melalui 'politik atas nama' juga mampu meraih kemenangan.

Kedua, kondisi seperti ini sebenarnya justru mempertontonkan pragmatisme elit politik. Misalnya saja sejumlah partai yang hari ini menyampaikan akan mendukung JK sebagai capres dari sulsel pada jauh hari sebelumnya dalam berbagai pertemuan nasional telah menyatakan untuk mendukung ketua umum partainya sendiri sebagai capres pilihan mereka dan sama sekali tidak memperbincangkan JK sebagai sosok yang akan didukung.

Menjadi hal yang anti klimaks demi meraup kepentingan politik maka 'Politik atas nama JK dan JK atas nama Sulsel' hadir menjadi sekedar sebuah jualan politik.Apalagi memperbincangkan dan seolah-olah mengajukan JK sebagai capres, dimana trauma politik masa lalu belum juga usai. Tapi toh dalam politik seperti kata-kata yang selalu diulang JK sendiri 'tak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi'. Itulah politik.

Posting Komentar

0 Komentar