'Demokrasi yang Salah Jalan'

Ini sudah tahun 2012. Empat belas Tahun sudah Rezim fasis orde baru tumbang. Tiga kali sudah era pemilihan langsung berjalan. Partai-partai dibiarkan hidup sebagaimana keinginan akan arus kebebasan berpolitik yang menjadi cita-cita 'rakyat indonesia'. Tujuanya tentu saja mewujudkan tatanan Negara sebagaimana makna dari kata demokrasi itu sendiri, yakni dēmokratía "kekuasaan rakyat".Sendinya dibangun oleh dua hal (dêmos) "rakyat" dan  (Kratos) "kekuasaan".

Tapi benarkah rakyat sudah diberikan kekuasaan dinegeri ini ? Satu-satunya kekuasaan yang dimiliki rakyat pada zaman ini, hanya pada saat musim Pemilihan umum atau Pemilihan kepala daerah. Itupun rakyat tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai penyumbang suara semata.Selebihnya rakyat absen dari panggung kekuasaan! 

Para elit partailah yang berkuasa sebenarnya dinegeri ini, mereka yang jumlahnya sedikit tapi memiliki kekuasaan untuk mengatur banyak soal sesuka hati mereka. Kelompok yang sedikit ini, menjadi begitu berkuasa setelah masa fasisme jatuh, mereka naik tahta menjadi calon diktator -diktator baru. Pada beberapa pemilukada kecenderungan ini mulai nampak 'sangat jelas' dimana kekuasaan seorang Gubernur, Walikota dan Bupati terwariskan secara 'genetis' kepada anak-anak mereka. Bahkan pergantian ketua-ketua partai dibeberapa daerah juga demikian, seolah-olah mereka adalah raja-raja kecil yang berhak mewariskan kepemimpinan politik. 

Demokrasi yang salah Jalan
Patutlah kiranya kita menyebut demokrasi saat ini sebagai demokrasi salah jalan. Rambu-rambu yang disusun telah ada, namun tidak ditaati maka tunggu saja mungkin dalam masa yang tidak lama lagi 'tabrakan maut' akan terjadi disana-sini. Ciri-cirinya mulai nampak beberapa tahun terakhir ini. Ketika 'Presiden' yang katanya memiliki otoritas penuh akan berbagai kebijakan penting justru selalu tersandera oleh berbagai kepentingan partai politik. Tengoklah pemilihan 'sejumlah pembantu presiden' yakni para menteri mesti mengakomodasi kepenting partai politik. Padahal banyak dari para pembantu itu tidak memiliki kapasitas dibidang yang menjadi tugas mereka. 

Maka wajar saja korupsi menjamur dimana-mana,kolusi antara menteri dan anggota asal partainya menjadi sebuah hal yang biasa. Semuanya meminta jatah dari hasil perjuangan membodohi rakyat. Maka setiap mereka yang akan naik kepanggung kekuasaan lagi-lagi harus memberi upeti bagi Partai politik. Kondisi ini mengigatkan tentang siklus 'parasitoid' atau parasit yang menggunakan jaringan organisme lainnya untuk kebutuhan 'nutrisi mereka', sampai segala yang ditumpangi mati karena kehilangan jaringan atau nutrisi yang dibutuhkan. 

Maka wajar saja kemiskinan tetap saja menjamur, karena pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif dihuni oleh sejumlah 'parasit'yang menghabiskan uang negara untuk dirinya sendiri. Mereka menjadi cacing, bakteri dan benalu ditenggah kemiskinan rakyat. Akibat prilaku 'parasit ini'maka bukan hal yang mengherankan jika kasus gizi buruk masih ditemui dibanyak tempat dibelahan negri ini. 

Kegagalan Partai Politik

Muara dari berbagai 'kebejatan politik' yang kini terjadi sebenarnya ada pada partai politik yang selama ini menjadi kenderaan dari demokrasi. Karena bagaimanapun Partai Politik merupakan penyangga utama bekerjanya sistim demokrasi yang saat ini ada di indonesia. Presiden dicalonkan oleh parpol, anggota legislatif juga bermuara pada parpol yang disebut pemerintah baik eksekutif maupun legislatif semuanya dikepalai oleh wakil-wakil parpol.

Dengan potensi yang dimilikinya melalui era pemilihan langsung saat ini, harusnya partai politik benar-benar mampu menjadi kenderaan yang efektif bagi perwujudan sistim demokrasi yang ada. Namun sekali lagi partai politik telah mengalami pembajakan massal oleh para penumpang gelap yang selama ini tidak pernah memiliki niatan untuk membangun demokrasi yang seutuhnya. Elit-elit partai berkuasa tidak lebih tidak kurang adalah segelintir elit yang hadir hanya sebagai 'parasit'ketimbang memiliki visi perjuangan. Maka, jadilah demokrasi kita saat ini adalah demokrasi 'kacang kulit' demokrasi yang hanya kulitnya saja dan bukan kacangnya! 

Dalam situasi saat ini, Partai Politik mestinya mampu mengubah relasi antara rakyat dan penguasa dan menempatkan rakyat sebagai aktor penting dalam relasi tersebut, bukan malah menjadikan rakyat sebagai objek dari pusaran yang dibangun oleh elit partai. Salah satu indikatornya, harusnya parpol menjadi mesin yang mengubah sirkulasi elit menjadi lebih terbuka bukanya melestarikan kekuasaan bagi jejaringnya sendiri, seperti yang dilakukan dimasa raja-raja masa lalu dengan politik dinastinya.

Kegagalan partai politik inilah yang membuat 'demokrasi indonesia menjadi salah jalan' maka tidak heran prilaku korup oleh para elit terus menjamur dan rakyat kembali hanya sebagai penonton. Dan cita-cita demokrasi sebagaimana falsafat demokrasi itu sendiri (dêmos) "rakyat" dan (Kratos) "kekuasaan" hanya akan menjadi hal yang utopis di indonesia.

Posting Komentar

0 Komentar