Koin untuk KPK



Indonesia, oh indonesia...!inilah negeri yang carut marut, politiknya lonjong disana sini, tak berbentuk. Pengelola negaranya pemain striping sinetron kejar tayang, sedang rakyatnya penggemar K-Pop yang banci dan qyut.

Politiknya dibangun dengan 'popularisme'ala sinetron. Lembaga Negaranya juga sibuk berkonflik menggunakan 'popularisme sebagai senjata'. Salah satunya yang kini ramai adalah konflik KPK dan DPR soal pembangunan Gedung baru.

Perdebatan soal Gedung KPK  telah melahirkan sejumlah manusia-manusia sok dermawan. Mereka penganut 'kotemporerisme' yang dibangun oleh media dan watak selebritis beramai-ramai menjadi seolah-olah peduli. Teringat sebuah fim yang berjudul 'sungguh lucunya negeri ini'! Memang begitu lucu, padahal setiap hari dijalan-jalan ribuan anak-anak mengetuk kaca mobil para tuan-tuan dermawan sementara sang tuan tak tergerak untuk membantu, jutaan anak bersekolah digedung yang hampir romboh, ribuan warga di kota-kota besar mesti hidup di kolong-kolong jembatan. Kemana tuan yang dermawan?

Dari pada menyumbang untuk gedung KPK yang gaji komisionernya diatas lima puluh juta lebih baik saya jika diberikan rezeki membantu bagi para anak-anak jalanan, membantu rumah yang layak bagi si papa.

Bukanya saya tidak sepakat dengan pemberantasan korupsi? Atau tidak mendukung gerakan sosial yang dibangun oleh kekuatan civil socity. Saya tidak sepakat pada omong kosong 'melodramatik' yang begerak tanpa visi seperti yang dipertontonkan oleh KPK dan mereka yang mengatas namakan perjuangan publik. Pertama; KPK adalah suka tidak suka merupakan bagian dari lembaga negara. Jadi sudah sewajarnya segala beban oprasional KPK adalah kewenangan 'pengelola negara'. Nah, ketika legislatif menolak pembangunan 'gedung' tersebut, pertanyaanya 'siapakah yang memilih KPK bukanya juga melalui institusi legislatif'? Aneh bin ajaib...

kedua; tidak elok sebuah lembaga negara meminta sumbangan kepada rakyat ditengah kemiskinan rakyatnya sendiri. Ini bukan soal sekedar sindir menyendir antara institusi pemerintahan. Bagi saya soalnya adalah KPK dan berbagai institusi negeri ini adalah lembaga yang selama ini sudah di subsidi oleh rakyat, dari berbagai pajak yang diberikan, dari pengelolaan sumber daya alam indonesia dan terutama dari keringat rakyat banyak.

Kalau seperti itu ceritanya, lantas apa kerja semua institusi negara ? Toh juga rakyat yang lagi-lagi mesti memikirkan nasib KPK yang selalu nampak gagah itu? Untuk menata antar insitusinya, termasuk menyusun prioritas anggaranya sendiri pengelola pemerintahan ini tidak mampu apalagi mengelola 'prioritas' bagi si miskin?

Ketiga; gerakan sosial yang sifatnya 'momentum' seperti ini tidak pernah bernafas panjang. Tengok kasus prita atau sumbangan bagi TKW beberapa tahun lalu. Semuanya berakhir 'pendek' ! Mengapa karena hanya berdasarkan pada tujuan sesaat dan mengandalkan 'popularitas' yang dibangun oleh media massa khusunya TV. Jika liputanya meredup, meredup pula gerakan sosial bermental selebritas seperti ini. Makanya saya kemudian berpikir, mengapa rakyat negeri ini menyenangi sinetron dan infotaimen.

Ke-empat; ini menandakan sendi kehidupan bernegara kita benar-benar centang perentang. Ada presiden yang takut akan kemananan dirinya, sementara manusia yang keamananya paling terjaga di bumi indonesia adalah presiden itu sendiri. Ada lembaga seperti DPR yang anggotanya selalu berteriak 'atas nama rakyat' sementara 'gaya hidup mereka' tidak menandakan mereka rakyat. Ada pula KPK lembaga anti korupsi yang untuk pemilihan ketuanya saja pernah menghabiskan 2,5 Milyar (kompas november 2010) tapi tetap meminta koin rakyat.
Sungguh Terlalu kata bung Roma!!!!

Posting Komentar

0 Komentar