'Menafsir Politik Lokal Sulawesi Tengah'

Buku ini mengantarkan pembaca untuk memandang Indonesia tidak saja dari 'Kaca Mata Jakarta'!

-Anies Baswedan-
 
ilustrasi buku
Sengaja saya mengutip nukilan kata pengantar Anis Baswedan sebagai pembuka catatan saya atas buku dengan Judul 'Politik Lokal di Indonesia'. Pasalnya buku terbitan Yayasan Obor Indonesia ini memang menawarkan sebuah sudut pandang yang berbeda dalam melihat berbagai dinamika politik Nasional dengan tidak mengunakan 'kaca mata jakarta' tapi mencoba memotret 'indonesia dari sebuah sudut pandang non jakarta'. 

Buku dengan tebal 706 halaman yang terbit sekitar tahun 2007 yang lalu,  memang mengulas berbagai kondisi politik lokal di beberapa daerah mulai dari Aceh, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat sampai dengan Sumbawa Barat. Henk Schulte Nordholt  dan Gerry Van Klinken dua orang 


yang menjadi penyatu bagi bunga rampai proyek penelitian dari Institut Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara atau Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde sering disingkat KITLV berhasil menyuguhkan kepada Saya sejumlah hal menarik dari penelitian mereka.

Gerry Van Klinken salah Editor satu penulis buku
Sebagaimana bunga rampai maka buku ini memang benar-benar menyuguhkan bunga rampai gagasan yang dihadirkan oleh beberapa orang penulis yang terdiri dari peneliti indonesia dan peneliti dari  Negeri belanda itu sendiri. Salah satu Tokoh yang saya kenal adalah Arianto Sangadji yang tulisan-tulisanya banyak menyoroti berbagai persoalan sosial dan Konflik yang sering terjadi di Sulawesi Tengah. Maklum saja Arianto Sangadji, memang salah satu tokoh LSM yang cukup disegani dikampung  Saya.

Menafsir Politik Lokal di Sulawesi Tengah

Jujur saja saya belum membaca secara keseluruhan isi buku ini. Saya hanya melakukan 'scanning' pada tiga bagian yang terdiri atas kata pengantar dan dua bab menyangkut 'Politik Lokal Sulawesi Tengah'. Mungkin diakibatkan oleh  kedekatan 'proximity' saya hanya memilih bagian-bagian tersebut untuk dibaca. 

Hasilnya saya menemukan beberapa 'ruang kosong' dari 'ulasan yang dihadirkan dari buku 'Politik Lokal di Indonesia'khususnya pada bagian 'Persaingan Elit di Sulawesi Tengah' yang ditulis oleh Lorraine V.Aragon yang terdiri atas 37 halaman (lihat hal 49-86). 

Pada sisi pengambaran rekaman-rekaman faktual yang diangkat 'patut saya akui bahwa penulis mampu menghadirkan berbagai detail peristiwa fakta sosiologis menyangkut empat hal; motif-motif pemekaran beberapa kabupaten di sulawesi tengah, uraian menyangkut penyelewengan dana korupsi  bantuan bencana khususnya untuk daerah poso, identitas politis dan identitas religius dan terakhir yang banyak dijelaskan adalah desakan-desakan akan lahirnya propinsi baru Sulawesi Timur yang menjadi pecahan dari Sulawesi Tengah'.

Membaca 37 halaman bagian ini saya menjadi cukup 'lelah' karena lompatan-lompatan perbincangan yang dihadirkan. Nampaknya penulis mengalami 'kegamangan' antara mengurai secara telanjang  rekaman berbagai 'peristiwa faktual' dan 'basis argumentasi penelitian' yang menjadi alat bedah berbagai keadaan yang terjadi. 

Kedua, pada persoalan sudut pandang yang digunakan untuk menafsir realitas? Bagi saya nukilan-nukilan yang dihadirkan lebih banyak bergerak pada soal 'distribusi kekuasaan' yang diuraikan dari berbagai narasumber lokal. 

Sebagaimana tertera pada halaman 86 buku ini ;
Rusdy Mastura Walikota Palu ; Sumber Foto Antra
yang perlu ditekankan pada bagian penutup ini adalah usaha-usaha yang mengesankan dari beberapa LSM Sulawesi Tengah dan para penyelidik internasional menyangkut penyelewengan dana bantuan konflik poso dan kekerasaan yang berlarut-larut sehinga diberikan perhatian Internasional.

Aroma Konstruksi peyatuan antara 'konflik dan distribusi kekuasaan' begitu terasa dari lembar demi lebar buku ini. Mulai dari kasus korupsi birokrasi di palu, perebutan ibu kota propinsi morowali antara bungku dan kolonedale sampai berbagai peristiwa dan tafsir akan 'kerusahan poso'.

Sederhanya dari tafsiran saya; 'pembaca disuguhkan pada satu Tafsir,  karena persoalan distribusi kekuasaanlah, konflik terjadi'!

Sebagaimana yang saya sampaikan diatas bahwa saya melihat 'ruang kosong'yang cukup lebar dari ulasan bagian  'Persaingan Elit di Sulawesi Tengah', yakni saya tidak mendapatkan penjelasan sedikitpun siapa elit yang bersaing di sulawesi tengah?  Kalaupun ada, hanyalah penggalan kisah antara mantan pejabat bupati ini dan pengganti bupati ini ? Tanpa pernah merekam berbagai peristiwa dari proses persaingan yang dimaksudkan. Siapa yang sedang bersaing dengan siapa?atau elit mana saja yang saling berkonflik? 

Sebuah Tafsir akan Elit Kampung Saya

Sebagai sebuah perbandingan atas pandangan 'Lorraine V.Aragon' dan para peneliti KITLV ada baiknya saya menyuguhkan 'pengetahuan sederhana saya menyangkut elit kampung saya'. Dimana sebelumnya sudah beberapa kali Saya terlibat untuk melakukan 'riset politik' baik dalam skala kota palu maupun propinsi Sulawesi Tengah. 

Walau tidak ditujukan untuk melihat 'prilaku elit' secara spesifik, tapi banyak pelajaran yang saya dapat  dari sejumlah riset yang kami lakukan, utamanya menyangkut bagaimana 'pandangan masyarakat terhadap sejumlah elit yang ada dikampung saya'. Dari hal tersebut saya kemudian menarik beberapa kesimpulan;

Pertama, Bahwa masyarakat kota palu dan Sulawesi Tengah sebahagian besar tidaklah memiliki keterikatan yang cukup kuat akan sistim 'patronase klan', sekalipun hari ini yang tampil pada pusat-pusat kekuasaan yakni Gubernur, ketua DPRD Propinsi/Ketua DPRD Kota Palu dan sejumlah bupati dan anggota DPRD Kota maupun Propinsi, adalah mereka yang dikenal memiliki klan yang cukup besar.  

Hal ini dibuktikan dengan sosok Walikota Palu 'Rusdy Mastura'yang bukan merepresentasikan dari kekuatan 'patrimonial klan'. Demikian pula Bupati Morowali yang kini menjabat. Tampilnya sejumlah representasi 'klan besar' menjadi elit politik  di sulawesi tengah lebih disebabkan karena faktor; 'bahwa mereka pada umumnya diuntungkan akan akses masa lalu yakni atas pendidikan dan jalur birokrasi'. 

Banyak dari elit tersebut pernah atau sempat merasakan 'pendidikan formal' yang jauh lebih baik dibandingkan warga biasa karena itulah mereka mampu memenuhi standar legal formal untuk masuk pada dunia 'birokrasi dan politik'. Walau dengan catatan setelah prasyarat pendidikan terpenuhi, tidak menutup kemungkinan praktek rekrutmen yang terjadi tetap lebih menguntungkan sekelompok keturunan elit tersebut, karena 'akses kekuasaan yang dimiliki'. 

Inilah sumber keuntungan yang dimiliki oleh para elit kampung saya, sehingga dengan akses pada jalur birokrasi dan politik yang didapatkan melalui 'perbaikan pendidikan' mereka bisa memiliki 'kesempatan'untuk melakukan 'regenerasi politik'. 

Karena alasan-alasan 'historis tersebutlah' saya menarik hipotesis bahwa konflik yang terjadi di sulawesi tengah bukan hanya pada persoalan 'distribusi kekuasaan'.'Tapi lebih pada akses masa lalu'.
Longki Djanggola  Gubernur Sulteng


Pada era saat ini, dimana 'akses atas kekuasaan' dibuka secara lebar,  jalur pendidikan tidak lagi terkonsentrasi hanya pada segelintir elit semata, maka kesempatan yang sama juga terbuka  bagi siapapun untuk bisa tampil ke arena kekuasaan.Inilah yang saya sebutkan pergesaran dari 'modal genetis menuju era modal sosial kapital Konkrit '. 

Apa yang saya maksudkan dengan  modal sosial kapital konkrit ? 

'Bahwa setiap mereka yang memiliki modal sosial dalam bentuk intensitas persentuhan yang baik dan ditunjang dengan kepemilikan kapital dalam jumlah yang wajar sekalipun, bisa menjadi penguasa'

Mengapa saya menarik hipotesa demikian?

Dari penelitian yang kami hasilkan, ditemukan sejumlah asumsi salah satunya ; 

sebahagian besar masyarakat menjatuhkan pilihan politiknya lebih disebabkan pada intensitas pertemuan dan persentuhan langsung dengan seorang kandidat. Hal ini ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan politik uang ataupun  nama besar klan pada masa lalu.
(idec-pemilihan Gubernur dan walikota palu)

Referensi seseorang yang layak dijadikan 'pemimpin atau elit politik' ditengah masyarakat Sulawesi Tengah mayoritas dari hasil penelitian saya, ditentukan sejauh mana 'kontribusi sosial yang dilahirkan'.Bukan seberapa besar modal (uang) yang mereka bawa apalagi hanya nama besar sebuah klan. Hal ini sangat nampak dari alasan keterpilihan (Longki Djanggola- Sudarto dan Rusdy Mastura-Mulhanan Tombolotutu).

Jika pasangan  Rusdy Mastura terpilih menjadi walikota karena faktor intensitas dan 'ragam cerita jiwa sosial' seorang Cudi sapaan akrab Rusdy Mastura sedangkan Longki Djanggola terpilih karena masyarakat melihat Longki sukses memimpin kab.Parigi Mautong selama priode kepemimpinanya.

Dari argumentasi ini saya kemudian berpandangan bahwa siapapun bisa menjadi elit baru atau menjadi 'penguasa politik baru' karena 'jalan bagi distribusi kekuasaan' utamanya faktor pendidikan dapat diakses oleh setiap orang' seiring dengan semakin terbukanya peluang untuk mendapatkan pendidikan.

Kedua, bagi saya dengan sistim kekerabatan yang begitu lemah baik yang diikat oleh 'kekerabatan genetis maupun kekerabatan politik dan ekonomi' menjadi 'sumbu utama' mengapa elit-elit politik dapat mudah saling berkonflik dan biasanya akan melibatkan massa yang lebih besar.  Tidak adanya dominasi baik secara 'geografis maupun politis' oleh satu klan dominan menjadikan ikatan-ikatan kesatuan dalam masyarakat menjadi begitu cair.

Sebagaimana diketahui bersama, sulawesi tengah dahulunya hanya merupakan bagian dari  'koloni-koloni kerajaan kecil sehinga 'dominasi kekuasaan' dalam teritorial yang luas sebagaimana kita kenal dalam 'batas adimistartif propinsi saat ini' adalah hal yang sulit untuk di aminkan. Sehinga definisi 'elit' lebih berlangsung dalam skala 'koloni' bukan Elit Sulawesi Tengah sebagaimana dituliskan dalam buku 'persaingan elit di Sulawesi Tengah'.

Selamat membaca...



 
















Posting Komentar

1 Komentar

  1. N.A.M.A12:28 PM

    Kalau menurut saya ada upaya Pengkerdilan Indonesia Timur khususnya Sulawesi Tengah oleh Pengusaha2 nakal yg ingin memperkaya diri dan golongannya sendiri tanpa ada keinginan berbagi dengan sesama bangsanya sendiri dan memakmurkan masyarakat Palu itu sendiri, mereka2 itu yg mengontrol situasi dengan Senjata pamungkas mereka bernama "MEDIA" baik cetak maupun elektronik yg terbukti sangat efektif mengakibatkan Rasa Takut dan Paranoia berkepanjangan pada para Investor yg ingin menanamkan modal nya di Sulteng baik yg asing maupun yg domestik. Jaminan keamanan dan Kepastian hukum hanya itu yg pengusaha2/ investor itu inginkan sayangnya pemerintah setempat belum mampu memberikan itu semua. Saya berkeyakinan Indonesia Timur khususnya Palu karena berlimpahnya Sumber Daya Alamnya, Provinsi Palu akan Kuat dan Kokoh di masa yg akan datang layaknya sebuah PALU Godam ditangan seorang superhero marvel bernama Thor :)) Salam Pembebasan Djiwa -N.A.M.A-

    BalasHapus