Dilema PKS dalam Pilgub Jakarta



Akhirnya PKS mengikuti arus besar elit partai politik untuk memberikan dukungan kepada kandidat Petahana Fauzi bowo -Nachrowi ramli dalam putaran kedua Pilgub DKI. PKS mengikuti langkah beberapa partai besar lainya seperti Golkar, PPP dan Demokrat. Sebuah langkah yang sebelumnya sudah diduga oleh beberapa kalangan yang terbiasa melihat gaya berpolitik PKS dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa alasan mengapa PKS seolah-olah lebih memilih pada pragmatisme politik ketimbang melihat realitas dukungan publik yang direpresentasikan dengan 42,60% suara bagi kemangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama.

Alasan pertama PKS jika dianalisis tentu saja faktor ideology yakni agama.Jokowi dan ahok dianggap tidak merepresentasikan citra ke islaman sebagaimana dipahami oleh PKS.Apalagi merebaknya isu persatuan umat kristiani pada sosok Ahok semakin membangun ketakutan dan paranoid pada lapisan kader-kader militan PKS.

Tentu saja dengan memilih Foke-Nara walau kemungkinan menang dan usaha memperlebar konstituen dengan mendukung Jokowi-Ahok bisa diraih, terlalu riskan bagi PKS saat ini untuk bersikap abu-abu. Elit PKS sedang memilih bermain aman dan cenderung menghindari perpecahan pada tingkatan internal mereka yang masih mementingkan keberpihakan ideologis ketimbang sekedar kemenangan.

Kedua bisa jadi alasan ‘Mahar’ politik sebagaimana dituduhkan banyak kalangan memang benar adanya. Dimana negosiasi antara PKS dan pasangan Jokowi-Ahok serta PDIP dan Gerindra tidak selesai. Bisa jadi pula, Jokowi-Ahok dengan representasi suara yang siginifikan tidak menemukan titik sepakat akan nilai ‘mahar politik’dari Partai sekelas PKS yang mungkin terlalu besar mematok harga yang mesti dibayar.

Kedua kondisi ini sebenarnya mencerminkan kegamangan yang sering terjadi secara internal dalam PKS. Antara kubu mereka yang berhitung pragmatis dan mereka yang berpikir pada penguatan kederisasi dan corak ideology. Hal yang sama pernah terjadi pada pilpres 2004 ketika PKS gamang apakah akan memilih Amien Rais atau Wiranto.

Posisi Dilematis PKS

Posisi pks sebagai sebuah partai dalam banyak momentum senantiasa diperhadapkan dengan berbagai posisi dilematis. Pada satu sisi PKS secara politis mesti menjadi partai terbuka namun pada sisi lainya PKS  dibangun dari gerakan kader tarbiyah yang masih kental akan corak ideologis.
Dalam termonologi PKS ini disebut sebagai pertarungan antara jamaah dan harakah.Sebagai partai kader pola kaderisasi PKS memang terbilang sangat rapi dengan mengambil referensi pemikiran ikhwanul muslimin seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb dan Yusuf Qardhawi.

Tapi sebagai sebuah Partai Politik PKS masih jauh dari kata matang. Momentum inilah yang sering menjadikan PKS menjadi gamang dalam mengambil berbagai kebijakan sterategis. Kalkulasi politik yang kadang begitu mentah kerab menjadi faktor yang memicu konflik secara internal. Misalnya saja dalam Pilgub DKI dimana mantan presiden PKS dan juga ketua MPR DPR yang selama ini dijagokan sebagai calon presiden mesti tersungkur dalam pilkada DKI.

Bukan hanya pada Pilkada DKI PKS pernah gamang, pada pilgub sulsel di tahun tahun 2008 PKS pernah membangun koalisi keumatan bersama Azis Kahar yang pada akhirnya diingkari PKS ketika mesti menetapkan Amin syam sebagai kandidat gubernur yang berujung kekalahan dimana kubu Syahrul Yasin limpo kala itu bisa tampil sebagai pemenang.

Perlu ketegasan Sikap

Jika tidak ingin terus terobang-ambing dalam posisi dilematis harusnya PKS berani membangun keputusan yang tegas antara jamaah dan partai. Contohnya saja Muhamadiyah sebagai sebuah ormas ke Islaman secara tegas menolak di identikan dengan partai amanat nasional. Atau seperti NU yang kader-kadernya tersebar diberbagai partai politik.

Dalih keputusan syuro sebagai pilihan terbaik yang kerab dilontarkan oleh PKS juga tidak selamanya bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Proses dealektika dalam politik adalah proses yang berlangsung cepat sehingga kapasitas mereka yang duduk di majelis syuro harusnya adalah kapasitas politisi bukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin jamaah.

Demikian pula antara mereka yang duduk pada posisi kunci pimpinan jamaah tidak perlu menjadi pembenar bagi berbagai langkah politik. Kedua hal ini menjadi sangat penting untuk menjadi bahan pembelajaran PKS dalam membangun ketegasan sikapnya. Jika tidak maka PKS pada akhirnya akan terus menyimpan bom waktu secara internal dimana antara jamaah atau kepentingan politik akan selalu mengalami berbagai benturan.



Posting Komentar

0 Komentar