Rencana ?



 
Secara etimologis Rencana merupakan  hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadualnya dan berapa sumberdaya yang akan digunakan, serta pelbagai keterangan mengenai tolok ukurnya, dalam rangka mencapai hasil.
Rencana mutlak perlu dilakukan oleh manusia sebagai bentuk penggunaan instrumen nalar, akal sehat dalam menghadapi berbagai realitas yang mungkin akan terjadi. Dalam pemerintahan Rencana menjadi sebuah tolak ukur dari apa yang diharapkan dan apa yang hendak dicapai.

Apalagi kita sedang hidup dalam sebuah era ‘demokrasi langsung’ dimana rencana menjadi titik pijak awal dalam memilih dan menjalankan pemerintahan.Seorang Pemimpin pemerintahan sebelum duduk terlebih dahulu menyampaikan ‘apa yang menjadi rencana mereka dan kapan rencana tersebut akan dicapai’ yang kemudian kita kenal dengan sebutan ‘visi dan misi’.

Esensi mengapa mereka dipercaya menjadi pemimpin tentu saja karena mereka dipercaya dapat menjalankan‘Rencana yang mereka tawarkan’dan ‘Rencana tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pemilih’. Semakin baik Rencana yang ditawarkan maka seharusnya semakin besar pula pemilih menjatuhkan pilihanya.

Itulah mengapa seorang presiden, gubernur, walikota dan bupati dipilih langsung. Karena diharapkan akan melahirkan kualitas kepemimpinan yang mampu menjadi sarana perwujudan dari pertarungan ‘rencana’ terbaik yang pilihanya diserahkan kepada publik. Untuk itulah kita melaksanakan pemilihan langsung, memilih anggota legislatif secara langsung. Karena dengan seluruh sarana tersebut dalam era demokrasi langsung rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri nasib mereka.

Tapi apa yang terjadi dari ‘rencana yang digagas oleh era reformasi’tersebut bagi sistim demokrasi langsung yang rencananya akan menjadi jalan bagi rencana-rencana baik yang dibingkai oleh semangat otonomi daerah? Dalam 26 tahun masa orde baru (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan naik lagi menjadi 9,8 (1997).

Ketika reformasi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006). Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat, inikah yang disebut sebagai ‘Rencana Pembangunan untuk semua’?

Secara lokal pada level pemerintahan  kota palu berdasarkan survey IDEC (Indonesia Development Engineering Consultant) perbandingan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Kota Palu dalam dua tahun pemerintahan yakni juli 2010 mencapai 78,03 % dan pada saat juli 2012 telah mengalami penurunan mencapai 45,2%.

Padahal pada masa juli 2010 yang lalu pasangan petahana Rusdy Mastura-Mulhanan Tombolotutu sedang menghadapi serangan politik menjelang pemilihan kepala daerah. Ini berarti pada paruh pertama masyarakat begitu optimis dan percaya akan rencana program-program pemerintahan pro rakyat  yang digagas oleh duet kepemimpinan ini sehingga mereka dapat duduk untuk kedua kalinya.

Belum lagi menyangkut kepuasaan atas pelayanan kinerja birokrasi nada protes publik juga semakin besar utamanya yang berhubungan dengan pelayanan dasar pemerintahan seperti persoalan kependudukan, perizinan usaha, tata kota, kinerja tenaga pendidik, dukungan infrastruktur dasar, sampai pada pelayanan bidang kesehatan yang dinilai masyarakat hanya bisa diberikan angka 6 dari angka 10 sebagai angka yang tertinggi (hasil survey IDEC juli 2012). Belum lagi jika mengacu pada hasil Pusat Data Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PUSDATIN NAKERTRANS ;2011) dimana rata-rata angka pencari kerja kota palu dengan pendidikan SD mengalami peningkatan 41%. Sebuah hasil yang miris jika tidak mendapatkan perhatian yang serius. Pertanyaanya yang mungkin layak kita ajukan kemanakan ‘perwujudan city for all’? Kemanakah impian reformasi birokrasi? Program pendidikan anantovea dan penciptaan kota yang nyaman?

Dari gambaran fakta presepsi publik diatas pemerintah kota palu harusnya bisa segera melakukan evaluasi sterategis atas semua program yang kini berjalan. Walaupun sebagai perbandingan ada pula program pemerintah kota palu yang cukup mendapatkan apresiasi publik mulai dari green and cleen yang 78 % mendapatkan penilaian positif atau program PDPM yang mendapatkan nilai 69,2 % postif bagi pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Termasuk perumbuhan ekonomi kota palu untuk periode 2006 – 2009, yang  menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan 7,59 persen (data BPS kota palu).

Membuat Rencana dan mengukur Rencana

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dimana inti muatanya terletak sebagai sarana menutupi kelemahan-kelemahan yang ada baik dari segi isi (content) maupun implementasi undang-undang yang direvisi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pada dasarnya tujuan dari rencana pembangunan keindonesiaan yang digagas baik dari reformasi adimistrasi dan model tata kelola pemerintahan adalah sebuah niatan yang baik. Apalagi jika dikaitkan dengan amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Gambaran ini harusnya menjadikan pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat melakukan perbaikan pada aspek perencanaan dan tentu saja memperjuangkan apa yang menjadi gagasan dan visi -misi pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas perbantuan yang diharapkan.

Pembenahan rencana-rencana tersebut yang sudah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal) maupun RPJMD seharusnya menjadi landasan dari apa yang menjadi orentasi pembangunan yang secara Esensial lahir dari ‘Rencana ideal’pemerintahan yakni cita-cita dan amanat undang-undang dasar 1945 ; "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur’.

Secara lokal kota palu harusnya kita tidak hanya berhenti pada menjaga negara Indonesia tetap merdeka, bersatu atau berdaulat dan adil sudah seharusnya kita mulai berpikir mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, termasuk mewujudkan apa yang selama ini menjadi visi pemerintahan kota palu, mewujudkan kota untuk semua, kota yang mengejawantahkan harapan rakyatnya atas kepercayaan mereka bagi ‘pemerintah daerah’ yang mereka pilih dan dukung secara langsung.

Semoga Tuhan terus memberikan kekuatan  untuk dapat mewujudkan ‘rencana-rencana kebaikan yang dibuat oleh para pemimpin kita baik secara nasional atau lokal dan semoga rencana-rencana tersebut dapat menyongsong ‘Rencana awal republik ini berdiri; yakni mewujudkan masyarakat yang adil,merdeka, bersatu dan makmur.


Posting Komentar

0 Komentar