‘Kegaduhan Demokrasi Lokal’

Semenjak disahkanya  perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, dimana terjadi peralihan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dari medio tahun 2008  sampai dengan januari 2012, MK telah menerima 392 gugatan pemilukada dari 372 pemilukada yang dilaksanakan.

Hal ini menunjukan bahwa  hampir seluruh pemilihan kepala daerah baik pada tingkat propinsi sampai kabupaten kota yang dilaksanakan senantiasa bersengketa. Bahkan dalam beberapa kasus satu pemilukada terdapat lebih dari satu gugatan. Dari fakta empirik ini tentunya menjadi cermin bagi kita betapa gaduh dan bermasalahnya model demokrasi lokal yang kini terjadi dalam bentuk pemilihan kepala daerah.

Kita kemudian layak bertanya apakah ini merupakan tujuan dari pencapaian sprit reformasi dan demokratisasi yang kita harapkan? Benarkan tujuan demokrasi Indonesia yang sejatinya adalah pencapaian sila ke empat pancasila, yakni ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’, telah terkejawantahkan ditengah segala gugatan dan kekacauan yang terjadi?

Cultural Shock, Elit Lokal dalam era Pemilihan Langsung

Persoalan yang paling mendasar  dari implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah persolan kesiapan kultural. Dimana aktor-aktor yang terlibat dari proses pemilukada utamanya pada tingkatan elit politik belumlah siap menyongsong model pelaksanaan sistim pemilukada yang berlaku.

Indikasi tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus pemilukada yang biasanya dimulai dari manipulasi syarat adimistrasi pencalonan. Misalnya saja di kota tebing tinggi pada tahun 2011, dimana Walikota terpilih memanipulasi syarat adimistrasi pencalonanya di KPU yakni oleh putusan pengadilan sebelum mencalonkan diri menjadi Walikota kandidat yang terpilih tersebut, ternyata telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun yang tentu saja bertentangan dengan pasal 58 huruf F menyangkut prasyarat calon kepala daerah yang tidak boleh terlibat kasus pidana. Kasus lainya yang juga marak adalah  kasus ijazah palsu  calon kepala daerah, kebohongan menyangkut keterangan istri, sampai berbagai pelanggaran lainya seperti manipulasi dukungan parpol.

Dari berbagai fenomena tersebut kadang-kadang kita hanya bisa tertawa dengan berbagai tindakan yang tidak jujur dan  terkesan mengada-ngada dari para elit politik yang sudah melakukan kebohongan semenjak dari syarat adimistratif pencalonan.

Inilah ‘kegegeran budaya’ dimana sejumlah elit yang ‘merasa’ dirinya layak untuk bertarung dalam kontestasi pemilukada ternyata tidak disertai dengan berbagai prasyarat adimistratif yang seharusnya dipenuhi. Biasanya mereka yang terlibat dalam memanipulasi persaratan adimistratif pencalonan tersebut adalah sosok yang memiliki modal sosial yang baik, basis konstituen yang kuat dan lahir dari klan-klan lokal yang berpengaruh pada masa lalu. Namun karena tidak siap dengan berbagai prasyarat adimistratif misalnya saja bersih dari kasus hukum, kualifikasi jenjang pendidikan atau transparansi personal menyangkut jumlah istri dan anggota keluarga akhirnya mereka terlibat berbagai kegiatan memanipulasi. 

 Mencari solusi ditengah kegaduhan Demokrasi

Tak bisa ditampik, demokrasi lokal menjadi sebuah jalan penting bagi upaya  desentralisasi yang memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat daerah untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa interupsi pusat. Tapi, desentralisasi juga membuka sekelumit masalah. Bukannya menikmati iklim demokrasi lokal, malah terjebak pada konflik kepentingan. Apalagi ketika persoalan kontroversial itu dilembagakan.

Dibutuhkan berbagai solusi penting ditengah kondisi kegaduhan demokrasi yang kini terjadi. Pertama, perlu adanya pengawasan yang ketat bagi para penyelenggara pemilu seperti KPU. Dari berbagai data yang ada, rata-rata konflik dan berbagai kegaduhan politik dalam pemilukada disebabkan beberapa faktor yang berhubungan dengan persiapan teknis dan ketidak mampuan KPU dalam mengawal proses demokrasi lokal. Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pelaksanaan jadwal pemilu, seleksi berkas calon, verifikasi dukungan parpol adalah sekelumit persoalan yang tidak pernah selesai.

Kedua, model rekrutmen parpol. Partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat harusnya melakukan proses seleksi yang ketat menyangkut pencalonan atau pemberian dukungan kepada kandidat yang akan dimajukan sebagai calon kepala daerah. Mekanisme rekrutmen politik oleh parpol harus dikedepankan bukan sekedar memberikan dukungan kepada kandidat yang bisa  membayar parpol sebagai kenderaan politik.

Ketiga, membangun kesadaran politik pada pemilih. Selama ini pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik, pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang ada lebih berorentasi pada ‘pengarahan dukungan politik’ ataupun menyangkut sosialisasi agenda-agenda politik yang ada. Pendidikan politik yang berorentasi pada pembangunan kesadaran menyangkut peran dan partisipasi warga negara sebagai kontrol pemerintahan, evaluasi kritis agenda-agenda kerja pemerintahan, sampai pada tawaran sosok dan model kriteria kepemimpinan belum banyak menjadi tema dalam pendidikan politik bagi pemilih.

Membangun Budaya Politik Partisipatif.

Melalui studinya di lima negara, Gabriel Almond (Sydney verba 1963; 13) melihat budaya politik kewarga negaraan menjadi penting untuk menjadi kajian bagi negara-negara  yang sedang bertransformasi menuju kehidupan demokrasi, seperti layaknya era demokrasi langsung yang kini terjadi di Indonesia. Pembagunan budaya politik hendaknya di orentasikan pada pembangunan budaya politik partisipan dimana rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki kemampuan untuk melaksanakan agenda evaluative terhadap pemerintahan termasuk menentukan kriteria kepemimpinan lokal yang mereka kehendaki.

Selain mengunakan instrument formal seperti partai politik dan pemlikuda, peran evaluasi publik dapat pula dilaksanakan dengan menggunakan instrument indeks kepuasan publik melalui serangkain pelaksanaan survei ‘kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan’ yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penelitian secara reguler.
Disinilah titik temu yang harusnya disokong oleh dua bagian penting dalam pranata sosial masyarakat yakni akademisi dan media massa. Karena demokrasi terlalu kerdil jika hanya dilihat dalam kacamata memilih dan dipilih dalam pemilukada. Jika saluran evaluative pemerintahan ini bisa berjalanan secara regular dan didukung oleh media massa, maka kemungkinan transformasi budaya politik yang lebih sehat bisa terbangun, sehingga kegaduhan demokrasi lokal tidak hanya berakhir pada masa menjelang pilkada, demikian pula para elit politik tidak hanya datang dimasa kampanye pemilu saja. Sehingga rakyat dapat menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa yang hanya sekedar menjadikan instrument demokrasi lokal sebagai sarana untuk naik kelas menjadi elit dan memperkaya diri. Dan kita bisa berharap banyak bagi pencapian ideal demokrasi indonesia‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.

Posting Komentar

0 Komentar