‘ Tribalisme Politik Pada Pilkada Sulsel’


Istilah tribal sering dilekatkan oleh para antropolog, misionaris, sebagai sesuatu yang primitif dan terasing. Mereka yang mendewakan paham sukuisme dengan gambaran prilaku bar-bar. Sesungguhnya jika dilihat secara kontekstual tribalisme bukan seperti gambaran eropa dan para misionaris tentang masyarakat terasing. Tapi tribalisme mungkin justru hadir pada konteks  masyarakat modern dengan bagunan politik dan kenegaraan dengan ciri demokrasi liberal seperti indonesia.
Tribalisme kerab muncul setelah era pemilihan langsung di Indonesia pasca reformasi 1998. Sedangkan secara momentum menjadi semakin menguat pasca diterapkanya model pemilihan umum kepala daerah di  tahun 2004. Spirit corps tribalisme ini justru semakin berurat akar pada bagunan kultural rakyat dan cenderung secara destruktif merusak hubungan kekerabatan yang ada dengan alasan-alasan politis. 

Sikap tribalisme ini secara nyata saya temukan ketika baru-baru ini berkunjung ke kampung istri di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Kebetulan dalam jangka yang tidak lama lagi Pilkada di kabupaten tersebut akan berlangsung, mayoritas pembicaraan adalah seputar politik utamanya pilkada tingkat kabupaten dan pilkada Gubernur Sulawesi Selatan. Walhasil dari perbincangan-perbincangan yang saya simak terselip sejumlah kegundahan dari sejumlah sanak family tentang terjadinya perpecahan keluarga karena alasan dukung mendukung calon bupati dan calon gubernur. 

Kejadian itu tentu bukan hanya terjadi di kampung istri saya, beberapa bulan lalu di Jakarta yang katanya menjadi perlambang dari modernisasi dan barometer demokrasi Indonesia, prilaku tribalisme dengan issue etnisitas juga muncul. Inilah kegagapan dari demokrasi prosedural yang terjadi di Indonesia yang bisa jadi bukan sama sekali melahirkan demokrasi esensial namun melahirkan ‘tirani tribalisme atas nama demokrasi’.

Demokrasi Kultural VS Demokrasi Prosedural

Era demokrasi langsung yang kini berkembang dimana basis individu sebagai instrument utama dalam menyalurkan aspirasi politiknya alpa dalam melakukan pembacaan secara tuntas menyangkut praktek kehidupan kultural di Indonesia. Logika one man one vote, sebagaimana ciri demokrasi liberal adalah hal yang masih kurang kontekstual di Indonesia. Karena pengaruh patron individual pada tingkatan kultural masyarakat, baik atas nama suku, agama, ras dan antar golongan masih begitu berpengaruh dan menemukan titik api konfliknya pada era demokrasi langsung melalui pemilihan kepala daerah.

Penggiringan kepentingan politik oleh sejumlah elit politik pada tokoh-tokoh yang menjadi patron politik inilah yang menyebabkan konflik sering terjadi bahkan menjadi titik picu bagi rusaknya hubungan kekerabatan. Pertanyaanya apakah kolektivitas yang sudah lama dan berurat akan didalam kehidupan masyarakat Indonesia selama ini akan semakin dirusak atas nama demokrasi dan demi memilih seorang kepala daerah? Bukankah terlalu banyak harga yang dibayar dalam sebuah pilkada? Inilah tribalisme politik sesungguhnya dengan atas nama demokrasi prosedural.

Melalui studinya di lima negara, Gabriel Almond (Sydney verba 1963; 13) melihat pembacaan budaya politik kewarga negaraan menjadi penting untuk menjadi kajian bagi negara-negara  yang sedang bertransformasi menuju kehidupan demokrasi.
Proses identifikasi inilah yang dalam skala lebih luas yang mestinya dipertimbangkan setelah melihat berbagai dampak dari kegaduhan demokrasi lokal yang kini terjadi yang dalam jangka panjang bisa jadi membuat masyarakat akan semakin apatis terlibat dalam berbagai proses politik di Indonesia.

Perlu Jeda

Melihat berbagai kondisi yang ada sebaiknya pemerintah pusat perlu mengkaji kembali formulasi model demokrasi yang berkembang. Bahkan pada titik tertentu diperlukan kajian yang lebih mendalam atas berbagai dampak buruk dari model pilkada yang kini berlangsung.Karena sesungguhnya jika terus dilakukan pembiaran maka tidak menutup kemungkinan justru pilkada yang berlangsung dengan model seperti ini  akan melahirkan ketidakpuasan yang lebih besar dan ujungnya melahirkan sparatisme.

Mereka yang kecewa bisa jadi menumpahkan ketidakpuasaannya melalui serangkaian terror politik atau bahkan mencoba meledakan bom seperti yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi penting karena sampai saat ini, dampak langsung dari Pilkada juga tidak berpengaruh secara signifikan bagi perbaikan hidup masyarakat dan cenderung menghabiskan anggaran atau melahirkan kartel politik yang sokong menyokong kandidat politik. 
Jika sudah seperti ini siapakah yang primitif ? siapakah penganut tribalisme? bisa jadi modernisasi dan demokrasi ? sepertinya kita perlu jeda dalam demokrasi?

Posting Komentar

0 Komentar