‘Menimbang Industrialisasi Palu’ (Catatan Pojok ; menyambut Forum East Indonesian Week)



Era industrialisasi moderen telah banyak mengubah wajah dunia. Bahkan dalam banyak pandangan, ‘daya saing industri’ merupakan prasyarat utama dalam membangun stabilitas ekonomi makro dan mikro sebuah Negara. Sejumlah Negara dengan kapasitas industri yang maju mengindikasikan Negara tersebut merupakan negara dengan taraf kesejahteraan yang tinggi. Itulah pandangan umum yang telah mengejala dalam tata pergaulan dunia.

Tak terkecuali untuk konteks indonesia. Impian ‘Lepas landas, Macan Asia, dan Mega Proyek IPTN adalah mimpi yang sempat mewarnai corak ideologi ekonomi politik dimasa orde baru’. Maka perlahan tapi pasti isu swasembada pangan ditinggalkan, berganti dengan pabrik baja krakatau steel atau proyek Mobil Nasional.

Indonesia dalam rencana pembangunan Nasional dimasa orde baru bahkan gagah berani mencanangkan 2012 sebagai tahun lepas landas, setelah N250 Gatot kaca terbang di langit nusantara pada paruh tahun 1995.  Sungguh mimpi yang sempat membuat rakyat kita bangga berkata, ‘saya orang indonesia’!

Namun faktanya, sejarah berkata lain. Pada akhirnya politik ekonomi mercusuar orba runtuh. Lengkap dengan turunya rezim  orde baru yang berkuasa 32 tahun. Krisis dunia memacu pada krisis politik dalam negeri. Perbincangan menyangkut pengembangan struktur industri sterategis ekonomi menjadi terlupakan. 

Rakyat disibukan pada berbagai persoalan seputar politik, perebutan kekuasaan, dan disintegrasi  bangsa. Baru pada paruh kedua kepemimpinan era reformasi, dibawah Susilo Bambang Yudhoyono dilahirkan sebuah ‘Master Plan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia’(MP3EI). Sebuah mimpi bagi pembangunan ekonomi yang terdisentralisasi. Dengan visi utama, pada 14 tahun kemudian Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara besar di dunia.

Persoalan yang belum menemukan Jawaban.

Persoalan utama dari MP3EI dan berbagai program turunanya seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kesiapan sumber daya manusia dalam Negeri serta daerah. Selain tentunya persoalan infrastruktur. Pada masa orde baru, hal ini disebut dengan pengguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan teknologi).

Dari data Tenaga Kerja Indonesia yang berjumlah 109 juta jiwa sebanyak 54,2 juta jiwa lulusan Sekolah dasar. Untuk kota palu potensi pencari kerja utamanya angkatan kerja di tahun 2011 mayoritas masih berpendidikan SD 41,40 % (pustadin Nakertrans 2011)

Pertanyaan yang layak kita ajukan, kemana rakyat yang mayoritas SD tersebut akan terserap dengan mega proyek MP3EI atau Kawasan Ekonomi Khusus kota palu? Tanpa kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni kita hanya akan menambah persoalan baru. Karena mayoritas dengan kualifikasi pendidikan SD rakyat hanya akan berposisi sebagai buruh,  pekerja kasar, yang dalam jangka panjang akan melahirkan kesenjangan ekonomi yang ujungnya akan memicu konflik secara luas menyangkut rasa keadilan. Parahnya lagi MP3EI dan KEK  tidak secara nyata di tunjang dengan masterplan pendidikan nasional atau masterplan pendidikan daerah yang mempersiapkan kualifikasi kompetensi kawasan untuk menyongsong era industrialisasi.

Salah satu celah mengakali persoalan sumber daya manusia ini adalah dengan mempersiapkan Pendidikan Kejuruan atau Balai Latihan Kerja. Kehadiran lembaga pendidikan keterampilan ini,  tentu bukan solusi jangka panjang. Tanpa pengkajian yang serius menyangkut kesiapan pendidikan daerah dan ditunjang dengan program pengembangan riset daerah sangat sulit untuk keluar dari persoalan ini.

Menimbang Mazhab Industrialisasi Palu

Tidak bisa dibantah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan metamorfosis dari praktek mazhab liberalisasi Ekonomi Nasional. Mengikuti ideology ekonomi politik sejumlah negara-negara lainya di dunia. Cina sebagai Negara dengan corak sosialis sekalipun telah merevisi pandangan ekonomi politiknya dengan Social Market Economy (Ekonomi Pasar Sosial).

Ciri sosial market ekonomi terbangun oleh beberapa faktor. Hal paling menonjol adalah ‘pasar’ menjadi arena sterategis yang mesti bebas dari intervensi Negara. Dimana Negara hanya menjadi perlindungan terhadap suasan kompetisi dari tendensi monopolistik dan oligopolistik, termasuk yang mungkin akan muncul dari mekanisme kompetisi itu sendiri. 

Special economic Free Trade Area yang menjadi kekhususan dari Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu adalah bukti praktek libralisasi ekonomi tersebut yang telah sampai di kota palu. Pertanyaanya dengan semangat yang menggebu menyongsong KEK atau industrialisasi daerah, sudahkah kita mempersiapkan jaring kontrol akan investasi dan kepentingan industrialisasi dan asset daerah?

Perlu dicermati secara bijak, jika Kota Palu serius atau ‘sok serius’ akan benar-benar menuju era pasar liberal, apalagi dengan kondisi global dimana tahun 2015 nanti Indonesia termasuk negara yang menyepakati diberlakukanya Asean Free Trade Area (AFTA) sudahkah para pemimpin daerah menyepakati tata regulasi yang melindungi kepentingan rakyat dan para pemodal?

Kedua, apakah benar pembangunan industrialisasi atau KEK bisa membawa dampak yang signifikan bagi ekonomi nasional atau daerah? Inilah pertimbangan-pertimbangan yang mesti di persiapkan oleh para penggagas Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu.

Ketiga dan ini merupakan faktor yang paling riskan. Jika benar palu akan menuju liberalisasi ekonomi secara nyata, itu berarti kita menggantungkan mazhab ekonomi kita dalam arena pasar yang luas. Dimana ketergantungan akan situasi global semakin besar.

Seperti teori turbulensi dimana kepakan sayap kupu-kupu di kutup utara akan berpengaruh pada arah angin di pantai talise. Atau dalam analogi yang lebih sederhana gocangan pasar di wall street Amerika, akan berpengaruh pada industry yang ada  kawasan ekonomi khusus kota palu. Siapkah kita? Sementara pada faktanya konflik antar kampung masih terjadi? Mari menimbang.



Posting Komentar

0 Komentar