Stop Politisasi Kesehatan dan Pendidikan!


Hampir diseluruh pemilihan kepala daerah ataupun Nasional, program Pendidikan dan Kesehatan senantiasa menjadi bahan obralan dalam kampanye. Para kontestan akan mengumbar komitmen mereka bagi dua program ini secara bombastis. Ada yang berani mengatakan pendidikan dan kesehatan gratis. Kandidat yang sedikit malu-malu namun ingin heroik akan mengusung tema pro rakyat miskin; yakni kesehatan dan pendidikan yang murah, berkualitas, terjangkau, serta merakyat.

Sedangkan bagi kandidat yang takut memberikan janji politik, biasanya hanya berkomitmen akan ‘memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan’. Memang dalam banyak kasus persoalan kesehatan dan pendidikan senantiasa menyedot perhatian pemilih. Misalnya saja fenomena kemenangan Jokowi-Ahok baru-baru ini di pilkada Jakarta, oleh banyak kalangan dihubungkan dengan keberanian mereka menerbitkan kartu sehat dan kartu pintar.

Demikian pula kemenangan SBY selama dua priode oleh banyak analis politik, disinyalir akibat  kampanye pendidikan dan kesehatan gratis yang selalu didengungkan oleh pemerintahan SBY. Dua program ini ibarat dua sisi mata koin keberuntungan bagi setiap kontestan pilkada untuk menarik simpati pemilih.

Gagalnya tangung Jawab Negara atas Rakyat.

Melihat fenomena ini membuat saya merenung. Pertama, sebagai sebuah Negara yang sudah 67 tahun merdeka, aneh rasanya jika  dua persoalan dasar ini belum mampu kita lepaskan. Persoalan mahalnya biaya pendidikan, pungutan liar sekolah, tingginya biaya berobat dirumah sakit, sampai pada buruknya pelayanan kesehatan di negeri ini  kerab terjadi.

Pertanyaanya, kita sudah memasuki paruh kedua dari gelombang era demokrasi langsung yang diterapkan sejak 2004. Adakah janji-janji politik tersebut terbukti? Kita sudah dua kali melewati era pemilihan Presiden langsung, rata-rata setiap daerah baik propinsi, kabupaten/kota sudah dua kali memilih Gubernur, bupati, atau walikota secara langsung dengan janji perbaikan dibidang pendidikan dan kesehatan.
 Tapi apa yang terjadi ? faktanya dari data sensus nasional Badan Pusat Statistik pada 2010 yang lalu  ada sekitar 920.000 lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP dengan beragam alasan. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa.

Catatan dibidang kesehatan juga tidak lebih baik, Pada 2010 tercatat 11.534 kasus kematian ibu melahirkan. Artinya, setiap hari 32 ibu meninggal saat melahirkan. Di antara 100.000 kelahiran hidup, terdapat 214 kematian ibu. Kemanakah janji politik manis para politisi yang kini mengelola negara ini ? ini adalah kumpulan data pemerintah sendiri yang pada faktanya mungkin saja masih lebih besar dibandingkan apa yang disampaikan secara resmi dan mungkin terus meningkat sampai di akhir tahun 2012 .

Kedua, persoalan kesehatan dan pendidikan sebenarnya adalah tangung jawab Negara bagi Rakyat. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, secara jelas dinyatakan bahwa tujuan Negara dan adanya Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Maka secara otomatis tanpa di umbar sekalipun, sudah menjadi tangung jawab para pengelola negara untuk untuk mengelola perbaikan dunia pendidikan dan kesehatan. Sehingga, jadi aneh rasanya jika hal yang sudah menjadi tangung jawab Negara tersebut justru ingin ditegaskan kembali dalam bentuk janji politik apalagi menjadi visi dan misi calon kepala daerah.Setiap calon kepala daerah sudah harusnya sadar bahwa tanpa menjadikanya sebagai program kampanye, hal tersebut merupakan hal yang otomatis mesti dilaksanakan ketika mereka menjabat.

lip service politisi dan Kegagalan Birokrasi

Membaca kecenderungan para politisi dalam janji kampanye dalam setiap pemilu atau  pilkada membuat saya semakin yakin hal tersebut hanya merupakan lip service belaka. Targetnya tentu saja hanya demi tujuan mengejar kekuasaan sesuai arahan para konsultan politik yang membaca kecenderungan harapan pemilih.

Jarangnya evaluasi kritis bagi berbagai janji kampanye para politisi  menyangkut program pendidikan dan kesehatan pasca mereka menjabat atau ketika menjabat memudahkan para politisi menebar janji. Faktanya saat ini, mayoritas anggaran daerah maupun nasional justru dialokasikan untuk membiyai gaji birokrasi. Sehingga realisasi bagi hal tersebut kadang semakin jauh dari harapan.

Selain itu, secara nasional ketidakmampuan birokrasi dalam mengelola anggaran yang ada adalah masalah kongkrit yang selalu terjadi. Dari data APBN-P untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2012  tercatat sebesar 12.8 triliun rupiah. Sedangkan daya serap anggarannya sampai tanggal 22 November 2012  (JPNN.com) baru berkisar 100 miliar rupiah.

Ini merupakan sebuah fakta ironis, untuk mengelola keuangan yang sudah ada saja lembaga setingkat kementerian pendidikan Nasional tidak mampu mengelola dengan baik apalagi di daerah yang biasanya menjadikan pusat sebagai patron. Bisa dibayangkan dengan daya serap yang masih  0.9 persen bagaimana program pendidikan yang disusun oleh birokrasi bersama politisi di jajaran eksekutif tidak mampu mengelola. Padahal faktanya masih banyak sekolah yang hampir roboh, anak-anak putus sekolah karena kesulitan ekonomi, mahalnya biaya perlengkapan sekolah sampai  buruknya mutu kurikulum pendidikan.

Berhenti membodohi

Dengan semua kondisi yang ada harusnya para politisi yang ingin maju dalam pilkada berani melakukan evalusi diri. Apakah mereka mampu mewujudkan janji politiknya? Atau apa yang mereka sampaikan hanya sekedar pemanis kampanye belaka. Karena ketika menjabat sudah barang tentu hal tersebut merupakan bagian nyata bagi tanggung jawab rutin mereka.

Sebagai rakyat,  saya dan mungkin juga yang lainya sudah begitu muak dengan janji kampanye seperti ini. Janji yang hanya muncul ketika musim pilkada, setelah pilkada ataupun pemilu janji kesehatan dan pendidikan gratis mungkin hanya menjadi angan-angan.

Kalaupun menjadi nyata biasanya Rakyat miskin akan mengalami seperti lagu iwan fals;  ‘suster cantik datang lalu melotot.  Suster cantik  menanyakan data si korban, Dijawab dengan jerit kesakitan…Suster menyarankan bayar ongkos….pengobatan’ atau kalau mau ditambahi dengan yang kontekstual saat ini, biasanya si Suster berdalih kalau penyakit seperti ini tidak masuk tanggungan jamkesmas. Kasihan Rakyat!

Posting Komentar

0 Komentar