' Caleg'

Selain musim hujan yang ekstrem, indonesia sedang dilanda musim caleg. Memang saat ini sedang masa Verifikasi calon anggota legislative Pusat, Propinsi, sampai Kabupaten Kota. Partai-partai sedang sibuk melakukan seleksi siapa yang akan mereka usung pada pemilu legislatif 2014 nanti.

Aneka cara dilakukan oleh Partai untuk bisa memenangkan pemilu 2014. Salah satunya dengan merekrut tokoh-tokoh potensial sebagai sarana mendulang suara.  Ada yang melakukan rekrutmen terbuka dengan mengajak seluruh ‘kader bangsa’ untuk maju dari partai mereka, sekalipun tokoh tersebut bukan bagian dari kader parpol tersebut.

Ada yang memberi iming-iming bahwa para caleg tersebut akan diberikan biaya bagi kampanye, bahkan ada pula yang sedikit nekat dengan memberikan jaminan bahwa dengan menjadi caleg partai tersebut  merupakan tiket menuju surga. ‘Politics is selling dreams’! mungkin itulah analogi yang paling pas untuk melihat fenomena kepentingan partai dan caleg yang kini bermunculan. Semuanya tujuannya satu, untuk mendapat simpati pemilih lalu dipilih!


Biaya Politik Tinggi

Akhir-akhir ini saya sering berjumpa dengan  para calon anggota legislatif  yang hampir terhormat tersebut. Mereka dari latar belakang berbeda. Ada penggusaha, aktivis LSM, sampai pensiunan pengawai negeri sipil. Saat bertemu, para caleg tersebut sering meminta pandangan saya apakah mereka akan terpilih atau tidak.

Biasanya saya sering dibuat bingung jika ditanyakan seperti itu? Karena harusnya, sejak awal para celeg tersebut sudah bisa mengukur diri mereka sendiri, apakah layak untuk duduk atau tidak. Termasuk mengukur segala konsekuensi ketika mereka akan terjun ke pentas politik.

Semenjak pemberlakukan sistem suara terbanyak pada pemilu 2009 yang lalu, peran partai semakin minim. Karena mereka yang dipilih bukan lagi berdasarkan nomor urut prioritas parpol, tapi siapa yang memiliki suara terbanyak.

Maka perlombaan pencitraan pun terjadi, siapa yang ingin menang adalah siapa yang bisa dikenal secara luas, memiliki pendukung besar, dan mendapat simpati pemilih. Maka politik representasi menjadi pilihan. Para calon anggota legislative yang sebelumnya jarang bersosialisasi dengan konstituen cukup memasang sebanyak-banyaknya alat peraga kampanye untuk memperkenalkan diri lalu berharap dipilih.

Dari data yang ada, rata-rata estimasi penggeluaran setiap calon anggota legislatif untuk sosialisasi dan branding kampanye saja, mencapai 500 juta-1 miyar rupiah untuk duduk di  DPRD Provinsi, sedangkan untuk DPRRI/DPD rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh calon anggota DPR berkisar diantara 2 -5 milyar (kompas;2009) itulah cost politik yang mesti dikeluarkan untuk sebuah kursi kekuasaan.

Pertanyaanya kemudian adakah cost politik dan modal sosialisasi yang mereka keluarkan tersebut sejalan dengan kualitas yang mereka miliki ketika duduk menjadi anggota legistif? Mungkin sebaiknya pertanyaan yang mesti diajukan oleh para caleg sebelum maju menjadi kandidat anggota legislative, harusnya bukanlah terpilihkah saya? Tapi pantaskah saya? Karena kursi legislative bukanalh sekedar jual diri, lalu laku dipilih pemilih, akhirnya mendapatkan untung dari kue kekuasaan.

Mencegah Bubble Trouble

Selain persoalan cost politik dan kapasitas personal para caleg. Ada satu hal yang buruk dan cenderung berulang  pada setiap masa pemilu, yakni masih buruknya sistim penyelenggaraan pemilu. Dimana peristiwa Bubble Trouble masih sering terjadi di Tempat Pemugutan Suara (TPS).

Gelembung masalah ini rata-rata terjadi akibat penggelembungan suara karena tidak pastinya Daftar Pemilih Tetap (DPT), rusaknya kertas suara, dan berbagai kecurangan yang selalu bisa terjadi. Rata-rata persoalan ini berlangsung pada saat pemungutan suara di TPS sampai pada rekapitulasi akhir.

Para caleg mesti melakukan pengawalan ekstra atas suara mereka dari TPS menuju Panitia Pemilihan Kecamatan, Kabupaten/kota bahkan sampai KPU pusat. Pada titik ini pengawalan suara pemilih menjadi begitu penting, rata-rata mekanisme yang panjang dan mata rantai potensi kecurangan yang terjadi akibat banyaknya Partai Politik yang bersaing dan daftar caleg yang begitu panjang berpotensi menyebabkan suara seorang caleg yang harusnya dapat duduk lantas raib.

Dengan mata rantai yang begitu panjang dan masih buruknya pola pemanfaatan dan akurasi penggunaan sistim informasi dan teknologi yang dimiliki KPU kerab menjadi persoalan tersendiri. Sehingga seorang calon anggota legislative yang hendak mencalonkan diri mesti mempersiapkan mental, waktu, biaya yang tidak sedikit.

Itulah mengapa pada banyak kasus pasca penetapan anggota legislative terpilih (aleg) banyak caleg yang tidak terpilih mengalami ganguan jiwa. Karena telah lelah bekerja, mengeluarkan dana yang tidak sedikit, memaksakan kompetensi pengetahuan agar telihat layak, sampai pada pengawalan suara dengan siklus yang panjang. Kadang sebuah kontestasi demokrasi  memang melelahkan, semoga para caleg telah siap dengan konsekuensi ini!


Posting Komentar

0 Komentar