‘Menakar Peluang Parpol Peserta Pemilu 2014’


Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 10 parpol peserta pemilu 2014. Pro dan kontra mewarnai keputusan tersebut. Ada yang marah dan ada yang bahagia. Bahagia karena partai mereka bisa lolos mengikuti pemilihan umum. Sedangkan marah karena parpolnya gagal atau tidak diloloskan.

Terlepas dari berbagai kontroversi dibalik keputusan tegas KPU tersebut, publik layak memberikan apresiasi positif. Setidaknya para komisioner KPU berhasil merumuskan sebuah hal besar untuk menata dunia perpolitikan Indonesia dimasa akan datang.

“Political parties created democracy”, demikian ungkapan terkenal oleh Schattscheider. Bahwa demokrasi sebuah negara diciptakan oleh partai politiknya. Semakin baik sebuah partai politik, maka semakin baik pula pencapaian kualitas dan praktek demokrasi sebuah negara.

Karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”.

Tentu saja pertanyaan selanjutnya, benarkah 10 parpol yang diloloskan oleh KPU untuk mengikuti pemilu 2014 adalah partai  yang berkualitas? Mampu menjadi jembatan aspirasi antara warga negara dan lembaga pemeritahan. Dalam upaya menjamin tercapainya tujuan kehidupan berbangsa serta bernegara?

Justru disinilah titik krusial yang senantiasa menuai perdebatan berbagai kalangan di negeri ini. Apakah memang dengan jumlah parpol peserta pemilu yang semakin sedikit, akan berdampak signifikan bagi perbaikan pilar kehidupan politik negeri ini. Ataukah perampingan parpol, justru menggerus cita-cita dari gelombang reformasi politik yang dicapai dengan berdarah-darah pada masa lalu.

Menimbang efek penyederhanaan Partai Politik

Jika dilihat secara seksama, penyederhanaan parpol adalah sebuah terobosan yang maju. Karena parpol yang mengikuti pemilu nantinya benar-benar parpol dengan organisasi kepartaian yang luas, berskala nasional, dengan basis dukungan konstituen yang jelas.

Hal ini tentu saja menjadi harapan bagi kita semua. Karena dengan begitu masyarakat tidak perlu dibuat bingung dengan banyaknya parpol. Selain itu penyederhanaan partai politik akan mendorong efektifitas kinerja eksekutif, utamanya model pemerintahan presidensil yang kini coba diberlakukan di Indonesia. Dimana seorang presiden tidak perlu tersandera dengan banyaknya kekuatan partai politik di legislative. Seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.

Namun pada sisi lainya, pengerucutan parpol juga memiliki sisi negatif. Diantaranya semakin tersentralisasinya kekuasaan pada segelintir elit politik.  Kedua, jika tidak di ikuti dengan perbaikan kualitas SDM kader dan penguatan kelembagaan parpol, maka kualitas perpolitikan dan kehidupan demokrasi juga tidak akan lebih baik.

Karena representasi dari partai politik sebenarnya ada pada individu kader-kader parpol. Berkaca dari fakta yang ada tidak sedikit kader partai politik tidak memahami apa yang menjadi tugas dan kewenanganya ketika menduduki jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun legislative. Bahkan, banyak dari kader-kader parpol yang kini diloloskan mengikuti pemilu 2014 justru terjebak pada prilaku korupsi.

Mencermati berbagai hal tersebut, momentum penyederhaan parpol yang dilakukan oleh KPU adalah momentum yang baik bagi partai politik untuk melakukan pembenahan yang serius. Melakukan seleksi yang ketat bagi kader-kader parpol yang akan dipersiapkan pada posisi strategis dan penguatan kelembagaan internal parpol.

Karena jika hal ini tidak dilakukan,  bisa jadi momentum penyederhanaan partai politik juga akan menjadi momentum bagi rakyat melakukan pendelegitimasiaan kekuasaan parpol untuk selama-lamanya.

Menakar Peluang Parpol Peserta Pemilu 2014

Dari hasil survei sejumlah lembaga nasional, hampir dipastikan dua posisi teratas masih di dominasi oleh kekuatan parpol lama yakni Golkar dan PDIP. Sedangkan pada posisi selanjutnya terjadi perebutan antara Demokrat, Gerindra dan Nasdem. Sedangkan pada posisi tengah akan diisi oleh persaingan kubu islam modernis perkotaan yakni PAN dan PKS. Lalu secara berturut-turut posisi  selanjutnya PKB,PPP dan Hanura. 

Menimbang kondisi penyederhanaan partai politik yang kini terjadi, maka komposisi kekuasan kemungkinan besar akan mengarah pada dua bandul ideologi politik. Yakni partai berhaluan nasionalis dan partai berbasis islam. Walau pada kenyataan, praktek ideologi ini menjadi semakin cair karena hilangnya keterikatan ideologi dari masing-masing parpol dengan para konstituen.

Namun sedikit banyaknya orentasi ideologis partai-partai ini masih mencerminkan gambaran keterwakilan kebatinan pemilih secara Nasional. Tanpa sadar pula  formasi 10 parpol yang akan ikut pemilu 2014 sebenarnya secara ideologis merupakan bagian dari rekonstruksi formasi ideologi parpol di masa orde baru. 

Dimana kita mengenal tiga polarisasi ideologis yakni Nasionalis kanan yang cenderung menganut developmentalisme. Sementara itu pada sisi  berbeda terdapat pula polarisasi kubu Nasionalis sosialis  dan Islam pada sisi yang lainya. Nampaknya tiga penanda ideologis inilah yang menjadi catatan ideal bagi formasi politik Indonesia pada akhirnya. Terlepas kitapun tidak hendak membenarkan pola dikatatoriat orde baru yang hanya menjadikan partai politik selain Golkar sebagai pelengkap.

Selain itu, tentu saja kita berharap penyederhanaan partai politik bukanlah sekedar pembajakan demokrasi oleh sejumlah elit politik semata. Bahwa 10 partai politik yang mengikuti pemilu 2014 benar-benar adalah partai yang diharapkan menjadi representasi kehendak rakyat  untuk menjadi jembatan bagi kebaikan-kebaikan yang lebih luas.

Semoga pula momentum penyederhanaan parpol ini adalah ajang bagi evaluasi parpol secara internal, seiring dengan semakin ketatnya persaingan politik dimasa akan datang.

Semoga!


Posting Komentar

0 Komentar