'Raibnya Pemerintah'


Beberapa pekan terakhir pemerintah benar-benar raib ditengah rakyat.Mulai dari hilang dan mahalnya bawang putih-bawang merah, kasus perang antar Polisi dan TNI di Mapolres Ogan Komering Ulu (oku) Sumatra selatan, sampai pada 'eksekusi mati' empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan Sleman oleh orang tidak dikenal.

Bagaimana jadinya sebuah Negara tanpa Pemerintah ? Itulah Negara ini. Negara yang katanya adalah negara hukum, sementara empat orang tahanan yang sedang menjalani masa hukuman dibantai secara sadis tanpa hukum. Para penegak hukumnya justru terjerat kasus hukum mulai dari korupsi simulator SIM oleh seorang jenderal kaya, suap hakim agung, sampai pada perang antar lembaga penegak hukum seperti Polisi vs TNI.

Raibnya Pemerintah

Secara umum ‘Pemerintah dapat didefinisikan sebagai lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara’. Saat ini dengan fakta empiris yang dapat kita lihat secara mata telanjang, apakah pemerintah benar-benar menjalankan tujuan negara secara nyata ? Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dengan jelas dinyatakan tujuan Negara ini terdiri atas empat point besar yakni :

(1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Empat asas dasar Negara ini, secara nyata Abai dijalankan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah. Kita bisa saksikan bagaimana pada masa pemerintahan SBY kedaulatan NKRI benar-benar tidak terlindungi. Baru-baru ini, kunjungan kerja komisi I DPR menemukan fakta Malaysia telah mengambil tanah negeri ini di wilayah CamarBulan seluas 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi. Bergesernya patok perbatasan Indonesia-malaysia di kalimantan barat tersebut merupakan bukti ketidak becusan pemerintah melindungi tumpah darah indonesia.

Belum lagi sejumlah kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Tenaga Kerja Wanita  yang berada di luar negeri seolah tak pernah berhenti, salah satunya yang baru-baru terjadi yakni pemerkosaan TKW dikantor Polisi malaysia. masihkah pemerintah berfungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan harga diri negeri ini?

Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jika kita tengok, benarkah kesejahteraan umum di negeri ini berhasil dimajukan oleh pemerintah? Faktanya sejumlah kebutuhan pokok rakyat merupakan prodak impor mulai dari beras, garam industri, sampai daging. Belum lagi, aset-aset seterategis nasional yang kini dikuasai oleh pihak asing.

Padahal dengan jelas pada pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa 'cabang-cabang produksi sterategis dimiliki oleh negara'. Inilah soalnya, pemerintah dengan semena-mena telah menjual LNG ke cina, indosat sebagai perusahaan telekomunikasi juga telah menjadi milik asing. Bahkan lebih gawat lagi, Badan Urusan Logistik (Bulog) melalui Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003 dijadikan sebagai perusahaan swasta.

Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari data pemerintah sendiri yakni Kementerian Sosial Indonesia tahun 2012 yang lalu menyatakan bahwa jumlah anak-anak yang hidup di jalanan telah mencapai angka 4,5 juta anak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ini bukti bahwa generasi muda negeri ini mayoritas tidak sempat untuk mengakses pendidikan.

Faktanya, angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP baru 70%. Sedangkan APK untuk tingkat SMU baru berkisar 60%. Mengacu ke data Kemendiknas saja, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Artinya, ada 1,5 juta lulusan SMP yang terlempar di jalan. APK Pendidikan Tinggi, seperti diklaim Menteri Pendidikan Nasional, baru berkisar 26 persen. Artinya mayoritas tenaga kerja indonesia secara nasional masih akan berkisar di pendidikan dasar. Bagaimana kita berharap bangsa ini akan maju menjadi bangsa cerdas ?

Empat, jangankan berbicara menjaga ketertiban dunia untuk menjaga ketertiban dalam negeri saja pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa. Hampir dipastikan peran indonesia secara internasional tidak banyak berbuat, kecuali lebih pada sekedar himbauan ajakan damai antar negara-negara yang berseteru.

Makarnya rezim SBY

Hadirnya MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat) dengan isu kudeta pemerintahan merupakan bukti ketidak percayaan rakyat atas pemerintahan SBY. Tudingan bahwa MKRI melakukan, sebuah gerakan makar, sesungguhnya kurang tepat. Karena pada dasarnya yang telah melakukan makar secara konstitusional adalah pemerintahan SBY sendiri. Dimana pilar dari tujuan negara telah  abai dijalankan.

Justru pemerintahlah yang melakukan makar atas Negara. Dengan sengaja melecehkan konstitusi tertinggi negara yakni undang-undang dasar 1945 dan asas tujuan dan cita-cita pembangunan bangsa oleh para founding father negeri ini.  Parahnya lagi, kenderaan politik yang menjadi partai pegusung rezim ini juga tersandera oleh korupsi.

Jika dalam tubuh partainya sendiri SBY telah gagal menjalankan berbagai amanat konstitusi, salah satunya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pro rakyat, bagaimana SBY bisa melakukan perbaikan bangsa dan negara ?

Jika demikian, masihkah kita dapat berharap banyak atas pemerintahan ini? Pemerintah yang secara kongkrit telah melanggar amanat konstitusional?  maka menjadi hal yang wajar saja jika ada sebahagian dari rakyat negeri ini yang merasa ‘mandat atas kekuasaan SBY’ mesti di cabut! Turunkan !

Posting Komentar

0 Komentar