Natsir dan Isis


(Tulisan ini sudah dimuat di harian tribun timur hari Rabu; 5 Agustus 2014)


Akhir-akhir ini, banyak orang Indonesia yang mulai resah. Pasca ramainya pemberitaan kehadiran sebuah kelompok yang bernama ISIS atau gerakan negara Jihadis Irak yang dituduh sering terlibat berbagai aksi kekerasan di Irak, Suriah dan kini sudah ada di Indonesia.

Banyak pihak yang khawatir pola gerakan organisasi ini bisa berdampak bagi suburnya kelompok terorisme baru atas nama agama. Ibarat lagu lama yang terus diulang, kehadiran gerakan radikal atas nama Islam seolah tak pernah berakhir di Indonesia. Sebelumnya ada Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Abu Bakar Baasyir, lalu ada Noordin M. Top yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah, dan sederet nama lainya seperti Imam Samudra atau DR. Azhari.

Semuanya menandakan bahwa ide perjuangan tegaknya negara Islam, bukanlah sesuatu hal yang pernah selesai pasca Indonesia merdeka dan Pancasila resmi menjadi dasar negara. Setelah membaca dan menyaksikan berbagai berita di media massa menyangkut ISIS dan cita-cita sejumlah orang menyangkut daulah islamiyah, saya terkenang seseorang dari masa lalu  yang kukuh dalam memperjuangkan gagasan Islam dan negara,  orang itu Muhamad Natsir.

Natsir adalah salah satu dari sedikit tokoh Islam di masa awal perjuangan kelahiran Republik Indonesia yang mengusung bendera negara Islam secara terang-terangan. Natsir sebagaimana kita ketahui bergerak lewat sebuah partai yang bernama Masyumi, dirinya mungkin berbeda dengan dua sosok lain seperti Kartosoewirjo atau Daud Beureueh yang percaya dengan bedil senapan, islam akan tegak menjadi negara di bumi Indonesia.

Natsir lebih memilih perjuangan politik dan diplomasi sebagai jalan menegakkan cita-cita negara Islam. Natsir percaya, Islam harus diperjuangkan dengan jalur politik resmi. Bahkan Lewat sejumlah tulisan-tulisannya di majalah Pembela Islam membuat kita bisa belajar bagaimana teguhnya Natsir yang ingin menjadikan Islam pedoman jalan masa depan bayi republik Indonesia.

Mantan menteri penerangan era  Soekarno tersebut, juga dengan lantang melakukan kritik atas kaum nasionalis dan komunis yang menentang gerakan Islam. Natsir mengungkapkan sejumlah dalil hukum Islam yang menyebutkan komunisme bertentangan dengan Al-qur’an. “jadi apakah mungkin minyak dan air dipersatukan meskipun digodok dan diaduk-aduk”(Lihat seri buku tokoh islam Tempo; Natsir : 2011)

Lantas apakah Natsir berhasil mencapai tegaknya negara Islam sebagaimana cita-citanya tersebut? Sejarah justru membuktikan sebaliknya, Natsir akhirnya terbuang bersama cita-citanya melahirkan Negara Islam Indonesia setelah Soekarno memaksakan berlakunya paham Nasakom yang membuat Natsir menyeberang bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Hasilnya, sebagaimana diketahui bersama Natsir diberi label sebagai seorang pemberontak sama seperti dua kawanya yang lain Kartosoewirjo serta Daud Beureueh. Namun dari seorang Natsir kita bisa belajar banyak hal, salah satunya bagaimana Natsir menjadi contoh hidup dari seorang tokoh harakah islamiyah yang memiliki toleransi yang besar termasuk pada musuh politiknya.

Natsir yang paham bahwa antara sikap ideologi dan prilaku kemanusian adalah dua hal yang berbeda, bahkan dengan sangat manis memberikan contoh ketika Natsir dapat dengan santai minum kopi bersama dengan DN. Aidit di kantin kantor parlemen, meskipun Aidit adalah Ketua Partai Komunis, partai yang menjadi lawan ideologisnya.

Karena kemampuan Natsir dalam membangun toleransi dan kerjasama tersebutlah mungkin Kartosowirjo pernah berpesan pada keluarga dan para pengikutnya, jika akhirnya dirinya tertangkap dan  syahid maka ikutilah Natsir (Lihat seri buku tokoh islam Tempo; Natsir :87 2011), yang bisa ditafsirkan secara luas ikutilah gerakan politik, toleransi, dan semangat kemanusiaan yang pernah dicontohkan oleh Natsir.

Antara Bedil Senjata, Parpol islam dan Tabligh

Jika dilihat relasi perjuangan penegakan negara islam atau daulah islamiyah di Indonesia bukanlah wacana baru. Sejak awal, pemikiran untuk menjadikan Indonesia yang memang merepresentasikan umat Islam mayoritas dalam bentuk hukum dan negara Islam selalu saja muncul dan terus bereinkarnasi dalam berbagai bentuk di Indonesia.

Secara kontemporer, saya melihat tiga perwajahan usaha mengarahkan Indonesia menjadi sebuah negara Islam. Pertama, kelompok yang menempuh perjuangan dengan jalan bedil senapan, kelompok ini adalah mereka yang percaya penegakan syariat islam hanya bisa ditempuh dengan melakukan jihad melawan negara.

Cara yang dilakukan oleh kelompok ini dengan terus memperbanyak kuatitas kader mereka, melalui sejumlah rekruitmen secara teratur.  Lalu secara perlahan,  melatih sejumlah laskar dengan latihan militer yang pada akhirnya diminta untuk melakukan serangkaian aksi teror atas nama Islam dan jihad.

Kedua, kelompok yang memilih memperjuangkan penegakan negara Islam melalui jalur partai politik. Gerakan ini pada umumnya berlangsung secara moderat, menerima demokrasi sebagai salah satu cara dan upaya memperjuangkan Islam dalam wujud negara.

Namun pada akhirnya, siyasah memperjuangkan negara melalui jalur partai politik seperti yang selama ini dicontohkan justru membuat kekecewaan, apalagi kader-kader parpol islam justru terlibat pada kasus yang memalukan seperti tuduhan korupsi yang dialami oleh mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan sangkaan atas Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiga, adalah kelompok yang lebih mempercayai Islam hanya bisa ditegakkan dengan melakukan perbaikan akhlak melalui jalan dakwah dan tabligh. Kelompok ini biasanya lebih banyak membicarakan perbaikan aqidah dan akhlak ummat dibandingkan melahirkan negara Islam saat ini.

Namun pada akhirnya, jika dilihat muara gerakan ketiga ini juga terinspirasi pada gagasan untuk menghadirkan daulah islamiyah secara nyata di Indonesia. Pertanyaan akhirnya, akankah upaya harakah-harakah Islam tersebut berhasil mewujudkan tegaknya daulah Islamiyah di Indonesia ?

Rasa-rasanya belajar dari sejarah Natsir yang berusaha mewujudkan negara Islam melalui jalur partai politik ataupun Kartosoewirjo melalui Negara Islam Indonesia (NII) adalah hal yang sulit terjadi. Apalagi jika melihat dan membaca sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Karena patut disadari relasi Islam Indonesia adalah relasi yang bersifat individu dan kultural bukan atas dasar institusi apalagi berwujud konstitusi. Untuk itu, seperti Natsir yang juga pernah menyerukan mosi integral untuk tetap mempertahankan kukuhnya Indonesia sebagai negara, maka pada saat ini kita perlu untuk tetap mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai asas yang menyatukan Indonesia! Biarlah Islam menjadi urusan individu bukan urusan negara!


baca juga:
http://makassar.tribunnews.com/2014/08/05/natsir-dan-isis




Posting Komentar

0 Komentar