“Joshua Wong ; dan Kuliah saya hari ini”


Berikut adalah catatan kuliah saya hari ini (30 september 2014) semoga bermanfaat:

Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan membahas topik perkuliahan kita yakni; "Legitimasi publik dan kekuasaan". Sebelumnya saya ingin membagikan kepada teman-teman mahasiswa, sebuah paper ringkas saya yang berhubungan dengan topik dan studi kasus perkuliahan ini. 

Nam
un terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sosok seorang anak muda yang seusia dengan anda ;



Namanya Joshua Wong, umurnya 17 tahun. Melihat wajahnya di beberapa situs dan website media asing dan nasional saya tidak menemukan tanda-tanda kesangaran apalagi ancaman. Saya justru sedang menyaksikan sosok seorang remaja kutu buku dibandingkan seorang yang masuk dalam daftar berbahaya "China Blue Paper", sebuah daftar dari Keamanan Nasional yang berisi orang-orang yang berpotensi menimbulkan ancaman internal dan mengganggu stabilitas pemerintahan Partai Komunis cina.

Saya juga tak bisa membayangkan, bagaimana ABG itu dengan fasih menirukan dialog dalam film V For Vandeta. “Orang-orang tidak perlu takut pada pemerintah. Pemerintah-lah yang harus takut pada mereka”!

Ungkapan yang mengingatkan saya pada kata-kata Karl Marx dimasa lalu; "negara, yaitu, proletariat yang terorganisasi sebagai kelas yang berkuasa"!

Apa yang dilakukan Joshua dengan ribuan demonstran lainya di hongkong untuk menuntut pemilihan langsung, menurut saya adalah sebuah suara kesejatian.

Suara rakyat yang percaya bahwa kesetaraan hanya bisa dicapai melalui penghargaan atas apa yang dinamakan sebagai “Public Authority ” sebagai sumber otoritas yang sah dalam kehidupan politik dan kehidupan bernegara.

Saya tak pernah bisa percaya, bahwa negara hanya memberikan otoritasnya kepada mereka para elit-elit politik untuk menjadi sumber utama dalam mengatur kehidupan sosial secara luas.

Karena jika elit terlalu berkuasa, maka yang terjadi adalah manipulasi kebenaran. kebenaran yang hanya bersumber oleh elit-elit politik pengambil keputusan, tanpa mendengarkan kehendak publik secara luas hanya akan digunakan untuk mengendalikan agenda politik, dengan memanipulasi kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Anda bisa membacanya ‘dimensi manipulasi elit kekuasaan ini’ pada Lukes in Joyce (2008: 7).

Kekuasaan dan Legitimasi

Ketika kita mempercayai demokrasi sebagai jalan kehidupan bernegara, sebagaimana tujuan politik itu sendiri, seharusnya kita juga percaya kepada rakyat sebagai pemegang mandat dan legitimasi tertinggi sebuah negara. Karena demokrasi itu sendiri berasal dari dēmokratía yang berarti "kekuasaan rakyat"!

Kasus yang terjadi di hongkong dan juga yang sama dengan di indonesia saat ini mengindikasikankebangkitan kaum aristocratie "kaum elit". Dimana legitimasi dari kekuasaan rakyat kemudian dipindahkan menjadi legitimasi elit, anda bisa melihatnya melalui paket undang-undang pilkada yang baru-baru ini disahkan oleh DPRRI.

Melalui paket undang-undang tersebut, kekuasaan rakyat mengalami delegitimasi dan dipindahkan menjadi kekuasaan aristocratie. Tak jauh berbeda dengan kasus indonesia, di hongkong sumber perdebatanya adalah ketika pemerintah Beijing hendak menerapkan aturan baru bahwa kandidat pemimpin Hongkong harus lolos seleksi komite yang dibentuk Tiongkok Daratan.

Inilah yang menyebabkan perdebatan panjang dan protes rakyat hongkong secara luas. Mereka berpandangan bahwa legitimasi rakyat telah dirampas, sebagaimana kata-kata Joshua Wong; Orang-orang tidak perlu takut pada pemerintah. Pemerintah-lah yang harus takut pada mereka”!

Walaupun apa yang saya kemukakan ini, bisa jadi merupakan pandangan subjektif saya, dan saya memberikan kesempatan bagi anda untuk memperdebatkannya. Utamanya menyangkut dua soal utama. pertama bagaimanakah proses pencapaian legitimasi dan ukuran demokrasi yang ideal ?

Kedua, tentu saja pada pikiran-pikiran pragmatis menyangkut biaya dari proses demokrasi tersebut yang dipandang terlalu membebani negara. Namun inilah prespektif saya melihat kekuasaan dan legitimasi yang harusnya kita jalankan secara ideal.

Menerapkan prinsip-prinsip Equality

Apakah yang dimaksud sebagai Equality ? Secara etimologis dengan mudah kita bisa menyebutkan sebagai ‘kesetaraan’! namun bagaimanakah ‘kesetaraan’ itu ? Ada baiknya saya mengutip John L. Esposito yang mengatakan; demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pandangan John L. Esposito dari Georgetown University tersebut, mensyaratkan dua hal sekaligus yakni partisipasi dan kontrol. Dengan demikian “sebuah kesetaraan” hanya bisa diwujudkan dengan partisipasi, singkatnya tak ada kesetaraan tanpa partisipasi.

Dalam kasus undang-undang pilkada dan protes Joshua Wong di hongkong, sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah tuntutan akan keseteraan dimana seluruh rakyat memiliki posisi dan hak-hak yang sama. Suara mereka yang kaya sama dengan yang miskin, suara professor itu sama dengan seorang lulusan SD, karena kita semua adalah sama yakni rakyat indonesia!

Letak perbedaanya hanyalah pada peran dan fungsi masing-masing individu, dimana seorang cleaning service tugasnya adalah membersihkan lantai dan seorang professor adalah membersihkan otak mahasiswanya dari pikiran-pikiran irasional dan tindakan barbar.

Bukankah itu yang menjadi cita-cita besar ideologi negara, agama, bahkan Tuhan sekalipun? Mewujudkan keadilan sosial! karena semua umat manusia sama dimata Tuhan

Mari kita berdiskusi...

Posting Komentar

0 Komentar