Tirani Demokrasi dalam RUU Pilkada


#Tulisan ini telah dimuat di harian tribun timur (8 september  2014) 




Pemerintah dan DPR nampaknya begitu bersemangat untuk melakukan perubahan dari mekanisme sistem pemilihan langsung menuju pemilihan DPRD seperti masa orde baru. Lewat paket kebijakan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) setiap bupati/walikota diusulkan untuk tidak lagi dipilih langsung.

Dari berbagai keterangan, nampaknya sejumlah fraksi di DPRRI juga mulai menyahuti tawaran pemerintah tersebut. Kemungkinannya hanya Gubernur yang akan dipilih langsung, sedangkan  wakil gubernur kemungkinan akan diserahkan kepada Presiden dengan usulan DPRD. Demikian pula wacana setiap wakil bupati/walikota untuk diserahkan pada pemerintah untuk menetapkannya.

Saya cukup memahami logika pemerintah ini, dengan alasan lemahnya kapasitas aktor sejumlah kepala daerah hasil pilkada, proses pemilihan kepala daerah yang berbeban tinggi, dan sejumlah potensi konflik yang disebabkan oleh mekanisme Pilkada Langsung yang selama ini berjalan telah membuat kegerahan bagi kalangan Departemen Dalam Negeri.

Namun pertanyaaNnya, benarkah soalnya pada proses pemilihan langsung ? Kedua, apakah ada jaminan dengan menggunakan model pemilihan lewat DPRD potensi konflik dan potensi politik berbiaya tinggi dapat diminimalisir atau justru memindahkan beban konflik politik dan biaya sosialisasi menuju biaya gratifikasi pada anggota legislatif ? Lantas ketika opsi ini dipaksakan apakah ini sebuah kemajuan berdemokrasi ataukah justru kemunduran demokrasi ?

Gagalnya Pemerintah, bukan Gagalnya Pilkada Langsung

Dari hasil riset yang dilakukan oleh lembaga kami Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC) atas “Persepsi Publik atas Kepemimpinan Lokal dan Kualitas Pembangunan (2013)”, sebenarnya memuat sejumlah jawaban mengapa kualitas kepemimpinan daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung belum mampu memberikan korelasi positif akan hadirnya kepemimpinan yang baik dan upaya pembangunan serta kesejahteraan yang diharapkan.

Dari hasil studi saya dan kawan-kawan di beberapa daerah, sebenarnya ada beberapa kesimpulan penting. Pertama,  kegerahan publik atas pilkada langsung lebih disebabkan oleh buruknya kualitas calon yang disodorkan oleh partai politik sebagai pengusung calon, sehingga berdampak hadirnya pemimpin lokal yang tanpa kapasitas namun lebih mengandalkan money politik dan massa bayaran yang disokong elit politik berkuasa, biasanya menjadi sumber konflik.

Bisa dibayangkan, dengan kualitas parpol dan aktor pengendalinya seperti saat ini untuk mengusung calon yang akan disodorkan kepada publik saja parpol kerap bermasalah, apalagi jika akhirnya setiap calon juga akan dicalonkan dan dipilih oleh anggota legislatif yang memang merupakan representasi parpol, saya tidak yakin hal ini lebih baik dalam melahirkan kepemimpinan lokal yang kuat dan mampu berpikir dan bertindak atas nama rakyat.

Kedua, politik berbeban tinggi yang selama ini menjadi alasan utama pemerintah dalam penyelenggaran pemilu langsung bagi daerah tingkat II maupun tingkat I sebenarnya disebabkan oleh gagalnya pemerintah sendiri didalam melakukan penyelenggaran pemilihan langsung yang lebih moderen, salah satunya belum mampunya pemerintah melakukan sistim pemilihan berbasis e voting.

Dengan model e voting pemerintah tidak perlu repot akan logistik pemilu mulai dari kertas suara sampai kotak, tidak perlu pusing akan biaya para penyelenggara dari KPU pusat, KPUD Propinsi, sampai honor PPS dan PPK. Cukup membangun sistem rekapitulasi pemilihan secara nasional yang berbasis pada sistim informasi pemilih yang terkoneksi, maka pemilu moderen dan murah dapat dilaksanakan.

Pada titik ini, kegagalan pemerintah membangun sistem informasi kependudukan nasional dengan berbasis pada  KTP elektronik menjadi bukti kegagagalan pemerintah dalam mempersiapkan pemilihan dengan model e voting. Padahal cukup dengan password NIK (nomer induk kependudukan) dan hologram KTP yang bisa dibaca oleh software pemilih, seseorang bisa langsung memilih. Tentu saja dengan catatan database geografis pemilih dan sistim identitas kependudukan yang bebasis klaster wilayah dapat terintegrasi.

Lantas jika seperti ini mengapa sistim pemilihan langsungnya yang berubah bukan cara pemilihan langsungnya yang diperbaiki? Padahal dengan data pengguna internet yang kini sudah mencapai 82 juta orang (data kominfo;2014) yang jika disertai dengan  sosialisasi cara pemilihan yang massif maka pemilihan langsung berbasis e voting yang murah dan melibatkan partisipasi secara langsung saya yakin dapat dipahami dan dijalankan .

Ketiga, gagalnya reformasi birokrasi. Kegagalan reformasi birokrasi juga berdampak gagalnya pemerintah yang efisien dan mampu berbuat bagi rakyat. Karena tidak semua kepala daerah, baik bupati maupun walikota menjadi cermin yang buruk rupa dari hasil pemilihan langsung.

Ada banyak kepala daerah yang sebenarnya bisa melahirkan inovasi dan komitmen bagi perbaikan kehidupan rakyat yang dipimpinnya, soalnya terkadang mereka harus berhadapan dengan mesin birokrasi yang lamban dan tidak mampu mengikuti ritme yang diharapkan.


Sehinga beban mesin birokrasi ini terkadang menjadi bottleneck yang membuat sejumlah kepala daerah dengan kapasitas dan inovasi yang besar, menjadi tak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah dan hanya menjadi bagian dari stempel dari kinerja birokrasi yang buruk dalam pemerintahannya.

Menolak Pengesahan RUU Pilkada

Dengan berbagai persoalan diatas, maka tidak ada alasan bagi DPR untuk menyepakati perubahan sistem pemilu langsung bagi  Gubernur, Walikota mapun Bupati yang kini sudah berjalan. Karena dengan mengembalikan pada sistim pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan kualitas rekruitmen DPRD seperti saat ini dan kinerja partai politik yang gagal dalam menjalankan fungsi rekruitmen kader-kader politik yang berkualitas dan berkompetensi, maka pilihan untuk mengabaikan hak-hak konstitusi rakyat melalui pemilihan langsung adalah sebuah proyek bunuh diri.

Namun, saya sepakat perlunya pembenahan dari model pemilihan yang kini berlangsung namun bukan dengan menghilangkan partisipasi dan kekuasaan rakyat mayoritas dalam memilih pemimpin. Maka hendaknya reformasi kepartaian, reformasi birokrasi dan reformasi tata cara pemilihan yang lebih modern, menjadi catatan penting bagi pemerintah bukan dengan menghilangkan hak-hak dasar rakyat yang menjadi esensi dari proses berdemokrasi dan otonomi luas bagi daerah.

Karena, jika pada akhirnya mekanisme pemilihan dikembalikan melalui DPRD, saya yakin Indonesia bukan sedang berjalan menuju kemajuan demokrasi namun justru berjalan kembali menuju kemunduran demokrasi yang pada akhirnya hanya ingin melahirkan tirani-tirani baru dari  orde  yang bernama reformasi!

Posting Komentar

0 Komentar