"Undang-Undang Pilkada dan Gaya Politik SBY"

Tulisan ini sudah dimuat di harian fajar; (30 september 2014)


Siapa yang tidak kenal Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Presiden dengan tanggal kelahiran yang  dipenuhi angka spesial yakni tanggal 9 bulan 9 tahun 1949 tersebut adalah pemimpin tertinggi dua priode republik indonesia. Demikian pula, hampir seluruh rakyat indonesia juga pasti tau, bahwa SBY adalah sosok utama yang menjadi penentu berbagai kebijakan politik partai yang dipimpinya yakni demokrat.

Tak ada demokrat tanpa SBY, mungkin itulah analogi yang pas untuk menggambarkan betapa sentralnya peran SBY pada partai yang didirikannya tersebut.  Ketika publik ingin mengetahui bagaimana sikap partai demokrat dalam berbagai rumusan kebijakan politik dan negara, maka tanyakanlah sikap SBY!

Begitu melekatnya peran SBY pada demokrat, sampai-sampai dirinya memegang dua posisi kunci partai yakni sebagai ketua dewan pembina sekaligus ketua umum partai. Karena itulah, ketika terjadi kisruh Undang-undang Pemilihan kepala daerah baru-baru ini dimana akhirnya demokrat bermanuver dengan membuat opsi ketiga yang berujung “walk out”, semua mata kembali tertuju pada sang jenderal. Apa kehendak SBY sebenarnya ?

Undang-undang Pilkada dan Gaya Politik SBY

Terlepas dari seluruh kritik kepada SBY dan demokrat selama ini, harus diakui Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang tokoh politik yang bersinar terang. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dirinya adalah sorotan utama kamera media. Publik senantiasa menunggu apa yang akan dilakukan dan diucapkan oleh sang presiden.

Baru setelah Joko Widodo muncul ke permukaan, sorot kamera kemudian berpindah dan tidak lagi berfokus pada lulusan tebaik AKABRI 1973 tersebut. Kemunculan Jokowi berhasil merebut panggung patron politik nasional dan sinar terang SBY sebagai sosok utama politik nasional. SBY meredup, apalagi pasca Jokowi berhasil merebut kursi presiden.

Karena itulah, bagi saya apa yang terjadi di balik kisruh penetapan undang-undang Pilkada baru-baru ini, sebenarnya mengandung beberapa makna pesan simbolik. Pertama, bahwa SBY ingin menegaskan kepada Jokowi sekaligus membuka mata dua poros politik  baik koalisi merah putih maupun koalisi indonesia hebat, bahwa dirinya bersama demokrat masih mampu mengendalikan pentas politik nasional.

Lewat tawaran pemilihan kepala daerah langsung dengan sepuluh opsi, SBY sedang mengkomunikasikan apa yang disebut sebagai Power Distance (jarak kekuasaan).  Dalam ilmu komunikasi pesan pertama yang bisa terbaca dari langkah politik yang ingin ditunjukan oleh SBY yakni “Lihat saya” ! SBY masih presiden dan masih mengendalikan kekuasaan.Harus diakui skenario dan pertunjukan politik SBY ini sangatlah apik dalam memaksa media dan publik untuk kembali menoleh pada suami Kristiani Herrawati.

Pesan Kedua, secara tegas dan terang SBY benar-benar serius ingin membangun apa yang disebutnya sebagai ‘kekuatan politik penyeimbang’. Bahwa demokrat bukan koalisi pemerintah dan demokrat juga bukan bagian dari koalisi merah putih. Inilah sikap independen demokrat. Tindakan  yang secara semiotik sama dengan judul buku SBY ; ‘Selalu Ada Pilihan’!

Ketiga, SBY sedang memainkan apa yang disebut sebagai emotional display. Targetnya mengundang respon psikologis dari para politisi yang menjadi lawan-lawan politiknya utamanya pada PDIP yang selama ini menjadi oposisi politik yang sangat merepotkan bagi pemerintahan SBY selama dua priode.

Sebenarnya dibalik keteguhan fraksi demokrat yang tidak ingin dengan mudah menyepakati tawaran PDIP menyangkut pilkada langsung, SBY dan Demokrat sedang memainkan dua hal sekaligus, yakni memancing kemarahan lawan politiknya (anger) sekaligus membangun ketakutan (fear).

Sampai pada pesan ketiga ini, SBY sebenarnya telah berhasil, apalagi melihat ketakutan para anggota DPR-RI dari fraksi PDIP dan partai koalisi pemerintah yang kelihatan sudah tak berdaya dan cenderung menyepakati seluruh tawaran demokrat, asal demokrat mau bergabung menyepakati pilkada langsung.

Blunder Gaya Politik SBY

Namun dibalik apiknya gaya politik SBY tersebut, nampaknya ketua umum partai demokrat itu lupa beberapa hal yang sangat penting sehingga skenarionya dapat berakhir manis. Pertama, kesalahan SBY mungkin lupa bahwa lingkaran aktor eksekutor inti partai demokrat baik pimpinan fraksi maupun tokoh lapangan demokrat di DPR, bukanlah mereka yang secara kapasitas mampu menerjemahkan dengan baik pesan-pesan politik SBY yang senantiasa cenderung simbolik.

Para pemain lapangan demokrat cenderung emosional dan jauh dari kapasitas SBY. Persoalan great capacity inilah yang menjadi blunder dalam mengambil tindakan dan kordinasi saat mereka berhadapan langsung dengan  realitas politik. Inilah kelemahan utama dari para kader partai demokrat selama ini, yakni soal  ‘kapasitas aktor’, sehingga antara pesan dan cara mengambil tindakan atas pesan tersebut kandang menjadi berbeda.

Kedua, SBY tidak menghitung dengan baik pertentangan kekuasaan dirinya dan kekuasaan media. Media hari ini sangat tidak berpihak dengan SBY serta demokrat. Jadi ketika demokrat mengambil langkah politik apapun, pada sisi yang berbeda akan dijadikan sebagai celah untuk melakukan counter balik atas tindakan politik SBY dan demokrat.

Apalagi memang, selama dua priode memerintah komunikasi politik SBY bersama para agen-agen politik demokrat memang terlalu menjemukan dengan berbagai nuansa formalistik. Kondisi inilah yang membuat setiap langkah demokrat dan SBY senantiasa mendapatkan  serangan balik dan framing negatif media.

Ketiga, beban SBY dan demokrat dalam memainkan gaya politik dengan pola pencitraan seperti saat ini,  tidaklah sesuai dengan saat SBY dan demokrat ketika baru muncul ke pentas politik. Sejumlah kasus korupsi yang membelenggu para kader-kader demokrat dan banyaknya kebijakan politik yang tidak populis yang diambil oleh demokrat sebagai partai pemerintah telah membuat sikap antipati di tengah rakyat.


Pada akhirnya tujuan utama SBY lewat skenario pesan-pesan politik dibalik undang-undang Pilkada, bukan berakhir sukses namun berujung tragis yakni kemarahan rakyat untuk SBY dan demokrat ! Karena itulah SBY segera menyampaikan bahwa dirinya sangat berat untuk menandatangani undang-undang kontroversial tersebut. Bahkan menyampaikan akan juga mengajukan gugatan undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Karena SBY sadar, rakyat telah marah dan blunder politik sedang terjadi!

Posting Komentar

0 Komentar