Adilkah kriminalisasi #Makassar tidak aman?


-Dunia sudah berubah , namun sikap dan cara pandang penguasa juga belum berubah sedikitpun-


Saya tidak tahu siapa yang mulai penyebaran hashtag #makassar tidak aman. Namun yang saya tahu, semenjak beberapa bulan terakhir di jejaring sosial, persoalan kasus kekerasan geng motor di Makassar memang kembali heboh dibicarakan oleh para netizen dan sejumlah media online.

Beberapa kawan dekat  saya asal makassar, yang aktif di dunia maya lewat dinding status facebooknya, tweet, serta path mereka terus bercerita tentang keluarga dan sahabat mereka yang telah menjadi korban dari para begal yang di beri julukan dengan sebutan ‘geng motor ‘tersebut.

Lalu bisa diduga, berawal dari banyaknya update status, kicauan, dan repath tersebut membentuk akumulasi sebuah gerakan yang akhirnya tampil dengan hashtag #Makassartidakaman.

Lantas apa yang salah dari ekspresi warga tersebut dan menyebarnya hashtag #makassar tidak aman?  sampai akhirnya menurut sebuah media online,  walikota Makassar marah dan bersama aparat kepolisian akan mengkriminalisasikan penyebar hashtag tersebut ?

Terlepas dari apa sebenarnya motif sang pembuat dan penyebar hashtag #makassar tidak aman, menurut hemat saya ada beberapa hal yang harusnya kita bedah dari cara kekuasaan dalam melihat ekspresi pendapat warga dibalik hashtag kontroversial tersebut .

Pertama,  harusnya walikota makassar dan pihak kepolisian bukan sibuk mencari penyebar hashtag tersebut, namun hendaknya lebih berfokus pada sistim penanganan persoalan yang menjadi sumber keluhan warga, yakni hilangnya rasa aman warga Makassar dengan hadirnya para pelaku begal geng motor.

Kedua, sikap walikota makassar dan aparat kepolisian yang akan melakukan kriminalisasi terhadap penyebar #makassar tidak aman, justru akan memancing kemarahan publik dunia maya. Para netizen akan berpandangan, bahwa rezim kekuasaan walikota Makassar dan aparat kepolisian justru sedang berusaha memberangus ekspresi kebebasan berpendapat warga.

Karena pada era ini, tak bisa ditolak jejaring sosial adalah tempat publik mengungkapkan pendapat dan ekspresi pribadi mereka. Melakukan kriminalisasi atas pendapat  warga dari sosial media, bukanlah sebuah kelaziman namun justru akan disikapi  sebagai sebuah kezaliman.

Selama tentu saja, apa yang disampaikan bukanlah fitnah atas diri seseorang dan menyebarkan desas desus tanpa fakta, ekspresi tersebut hendaknya dilihat sebagai hal yang wajar, dan menjadi wahana saluran publik menyampaikan pendapat mereka atas realitas sosial yang terjadi.

Soalnya menurut saya, justru pada cara pandang penguasa itu sendiri yang belum terbiasa dengan saluran baru ekspresi kebebasan berpendapat dari media baru yang bernama jejaring sosial.

Para penguasa, dan mereka yang masih berpandangan strukturalis, terbiasa dengan pola dan karakter lama dari model penyampaian saluran  pendapat tradisional. Dimana, biasanya yang tampil menjadi penyampai pendapat warga diwakili oleh para pemuka opini (opinion leader) dengan ciri-ciri telah berusia lanjut, santun, tutur kata yang tertata, dan berpendidikan tinggi.

Para pemuja  model komunikasi generasi masa lalu, masih  terdoktrin bahwa forum curah pendapat warga harus berlangsung dalam forum-forum formal yang kaku dan penuh dengan nuansa birokratisasi.

Padahal kini kita sedang diperhadapkan pada era jejaring  sosial, yang diisi oleh kultur generasi baru yang serba bergegas, tidak sabar, dan sedikit temperamental.

Generasi yang lahir bersama hiruk pikuknya dunia media sosial tersebut, terbiasa berkomunikasi secara bebas dan langsung merespon segala hal tanpa berpikir panjang. Memulai sebuah gerakan sosial dari berbagai isue yang mereka lihat dari tren yang dibicarakan oleh kawan-kawan mereka di dunia maya.

Disinilah gap generasi terjadi, para generasi lama akan dengan mudah memberi label hilangnya kesopanan, tidak adanya kesantunan, dan pada akhirnya menggunakan sejumlah dalil dan pasal bahwa mereka adalah kriminal!

Ketiga,  dan ini yang  paling menyedihkan. Jika benar walikota Makassar dan kepolisian akan melakukan penghukuman fisik (penjara) bagi mereka yang bersuara kritis, ini merupakan sebuah ironi paling satir dari sebuah kekuasaan yang berlangsung dalam era moderen.

Sebagai orang yang belajar dan tumbuh dalam tradisi akademik, adalah sebuah kekejaman, ketika kekuasaan dengan semena-mena hanya karena otoritas yang dimilikinya mencoba membungkam suara dan nalar publik.

Karena kini sudah bukan zamannya lagi, ketika kekuasaan atas nama ketertiban mencoba menghalangi pendapat warga. Apalagi hanya dengan alasan menjaga citra kota yang nyaman dan aman bagi investasi.

Bukankah investasi terbesar sebuah kota adalah perasaan bahagia dan aman warganya? Dan tugas utama pemerintah adalah bermuara pada pelayan untuk mewujudkan rasa bahagia tersebut. Saya percaya, niat Makassar menjadi smart city hanya bisa berjalan jika dimulai dari smart people, namun sebelum itu mungkin sebaiknya dimulai dari smart leadership!

Tabe daeng!



Posting Komentar

0 Komentar