‘Hallo Effect, Kontestan Pilkada ?’



Pada setiap konstelasi politik, berdasarkan pengamatan dan  pengalaman lapangan yang  saya temui utamanya jelang pemilihan kepala daerah serentak seperti saat ini, banyak dari para kontestan calon kepala daerah terjangkit  wabah virus Hallo Effect. Hallo effect atau sering ditafsirkan sebagai efek halo, pada intinya sebuah teori yang  menjelaskan situasi mental seseorang yang dengan mudah menggeneralisasi sebuah keadaan karena pengaruh lingkungan sekitar’ (Timothy A. Judge ;2010)



Dalam alam realitas, fenomena teori Hallo Effect ini sering sekali saya jumpai. Sebagai contoh, pada tahun 2013  yang lalu, lembaga saya Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC) diminta untuk melakukan survei jelang pemilihan kepala daerah di sebuah kabupaten.

Sebelum melakukan survei, saya bersama tim sempat bertemu dengan kontestan calon bupati yang membiayai survei. Dengan penuh percaya diri, sang calon bupati  menjelaskan bagaimana ramainya sejumlah kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan kalangan lintas agama dari berbagai wilayah yang datang berkunjung ke rumah si calon, menyampaikan dukungan secara langsung.

Saya dan tim, juga ditunjukan sejumlah dokumentasi foto dan video ketika calon tersebut berkampanye. Memang dalam dokumentasi tersebut,terlihat ribuan massa menghadiri kampanye yang digelar oleh sang calon dilapangan terbuka. Berdasarkan apa yang dirasakan oleh sang calon, apalagi sejumlah informasi yang begitu optimistik yang secara berulang dan setiap hari disampaikan oleh kolega-kolega calon tersebut, maka sang calon kemudian menarik kesimpulan yang  sebenarnya penuh generalisasi, ‘bahwa dirinya dengan mudah akan terpilih dengan menjadi bupati’!

Ilustrasi, sumber gambar merdeka.com

Dengan tersenyum, saya menyampaikan kepada calon bupati tersebut, saya belum berani melakukan ‘generalisasi bahwa semua orang senang dan akan memilih sang calon, tanpa melakukan survei’. Dan benar saja, setelah sebulan kemudian saya dan tim melakukan survei atas calon bupati tersebut ternyata tidak memperoleh dukungan seperti yang diyakininya

Bahkan, pada saat kami mempresentasikan hasil survei yang  menyatakan dukungan terhadap sang calon tidak sebesar ekspektasi pribadi dan keyakinan kolega-koleganya, raut wajah tak senang dari sang calon segera nampak. Bahkan sejumlah kolega sang calon, dengan nada marah menyampaikan kepada kami bahwa survei yang kami lakukan salah dan tidak seperti fakta lapangan yang mereka tangkap dan alami!

Karena sudah terbiasa menghadapi kondisi demikian, saya dan tim hanya tersenyum lalu kami saling berbisik, efek hallo! Benar saja, pada saat hari pemilihan sang calon yang sudah memutuskan komunikasi dengan kami, karena alasan tidak percaya hasil survei pada akhirnya tidak terpilih. Jumlah perolehan suara yang didapatkan juga tidak terlalu jauh dari hasil survei sebulan sebelumnya.

Dibalik Efek Hallo, Kontestan Pilkada!

Fenomena efek hallo yang menimpa pada para kontestan politik, adalah sebuah hal yang sangat lazim terjadi. Setidaknya ada tiga alasan dari hasil pengamatan dan pengalaman saya selama ini,  mengapa banyak kontestan politik baik itu calon kepala daerah, legislatif, semapai calon presiden secara psikologis mudah terjangkiti virus hallo effect yang berujung pada kondisi ‘megalomania’ (merasa hebat secara berlebihan).

Pertama, kesulitan membedakan fakta dan presepsi. Dalam studi psikologi komunikasi persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran dan interpetasi akan situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi yang lahir dari penelitian yang mendalam. Inilah inti persoalan yang sering terjadi dalam diri para calon kepala daerah bersama  kolega atau tim sukses mereka,  banyak orang terjebak oleh presepsi yang salah dalam menafsirkan realitas.

Apalagi ketika presepsi tersebut, sudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi yang begitu besar tentang ‘bagaimana harusnya sebuah realitas berjalan’. Maka yang ada  adalah asumsi, prasangka pribadi, yang semakin menjauhkan dari presepsi yang benar, apalagi fakta sosial sebenarnya.

Kedua, kesalahan dalam memahami atribusi. Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Untuk itulah dalam setiap surveinya, hendaknya lembaga survei senantiasa memasukan unsur penelitian menyangkut studi ‘prilaku pemilih’ .

Tujuanya, agar kandidat ataupun tim  bisa memahami bagaimana sebenarnya sikap pemilih dalam memandang situasi politik yang ada, cara publik melihat  setiap calon, termasuk pula bagaimana seharusnya sebuah kemasan pesan  sesuai dengan issue dan persoalan faktual yang menjadi keseharian pemilih.

Ketiga, faktor mental block yang menghinggapi calon dan tim sukses. Dalam ilmu psikologi mental block  disebutkan sebagai hambatan secara mental / psikologis yang menyelubungi pikiran seseorang.  Kejadian ini sering saya jumpai, sebagai contoh para kolega dan calon kepala daerah yang saya sampaikan diatas yang sulit menerima kondisi yang berbeda dari realitas yang kami sampaikan berdasarkan hasil survei. Pikiran mental yang menyelubungi diri mereka segera akan merespon secara negatif hal yang berbeda dari susunan  presepsi pribadi mereka akan realitas.

Padahal, jika calon bupati tersebut bersama kolega-koleganya menjadikan hasil survei tersebut sebagai  instrument untuk bekerja lebih giat, terukur, dan terencana, maka akan semakin lebih mudah  bagi kandidat tersebut dalam melakukan kerja-kerja pemenangan.

Tangung Jawab Lembaga Survei

Sebuah lembaga survei yang kredibel, harusnya memberikan panduan berdasarkan hasil  fakta penelitian yang ditemui. Bukan justru menjadi ‘alat pemuas’ bagi diri kandidat atau tim pemenangan yang membiayai survei mereka. Disinilah netralitas para peneliti lembaga survei dibutuhkan.

Walaupun netralitas itu sendiri dalam dunia akademis masih menjadi perdebatan, namun menurut hemat saya, tangung jawab lembaga survei adalah berpihak pada kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan, bukan kebenaran yang di konstruksi oleh kandidat dan tim sukses yang membayar kegiatan riset politik.

Karena itu, lembaga survei yang menjadi pendamping kandidat sepatutnya memberikan saran, masukan yang jujur sesuai fakta penelitian,  bukan justru menjadi bagian dari  penyebar virus hello effect bagi kandidat. Karena jika tidak, maka yang terjadi pasca pilkada serentak desember nanti, kita akan kembali menyaksikan rumah sakit jiwa ramai dihuni oleh para calon bupati, walikota, dan gubernur gagal.




Posting Komentar

0 Komentar