Pers, Publik dan Pilkada



Setiap memasuki tahun pemilihan kepala daerah seperti saat ini, jantung saya sering langsung dibuat berdebar-debar. Apalagi, jika pilkada akan berlangsung di daerah yang memiliki pertalian jejaring kehidupan pribadi dan pertemanan dengan diri saya, rasanya tidak tega membaca berbagai caci-maki, ejekan, sampai berita bohong berseliweran di linimasa media sosial.

Sedihnya lagi, jika orang yang sedang mengalami bully atau hinaan adalah orang yang saya kenal baik. Rasanya, saya ingin berhenti memiliki media sosial. Banjir status  provokatif yang senantiasa mengundang kemarahan tim lawan untuk membalas kekasaran yang sama, bagi saya adalah menu makanan basi setiap kali pemilu atau pilkada akan di mulai.

Parahnya lagi, pers resmi yang berbadan hukum di banyak daerah juga tidak jarang sangat provokatif menampilkan berita yang minim akurasi, istilah saya ‘kasar dalam mempertunjukan agenda setting mereka’ dan tidak sadar akan batas serta etika jurnalistik yang harusnya menjadi panduan pemberitaan.

Padahal, hasil  Riset Edelman Trust Barometer 2019 yang dikutip oleh harian kompas, justru memotret kekhawatiran masyarakat terhadap beredarnya berita-berita yang tidak akurat. Sebesar 73 persen dari 33.000 responden di 27 negara yang disurvei, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap berita bohong juga ketakutan akan kemungkinan berita digunakan sebagai alat untuk menyerang pihak lain.

Pers, Publik dan Pilkada

Semakin kuatnya daya penetrasi internet yang  sudah sampai 171,17 juta jiwa atau 64,8 persen dari total populasi di indonesia. Kini menjadikan kuasa berita, tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pekerja pers atau pemilik media, tapi berada di jari-jemari publik.

Sayangnya kuasa besar yang dimiliki oleh publik tersebut, tidak jarang justru menjadi persoalan karena tidak di ikuti dengan kemampuan literasi. Ledakan, kecepatan teknologi tidak diikuti dengan lonjakan kapasitas publik dalam mengolah dan membagikan informasi yang tidak jarang pada berakhir benturan sosial yang tidak perlu.

Publik yang minim literasi begitu mudah diarahkan oleh para produsen hoax, serta pabrik konten politik yang punya ideologi pemilu adalah “perang” yang mengubah ajang kontestasi politik seperti pilkada sebagai arena saling serang dan ajang berbagi kemarahan.

Celakanya, pada  level partai politik dan elit politik juga terkadang gagap dan gagal paham, bagaimana menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye dan marketing politik. Termasuk pada diri sebahagian para pekerja media yang minim Pendidikan etika jurnalistik.

Pertemuan, pers, publik dan elit  yang minim literasi ini, adalah persoalan runyam dalam membangun demokrasi yang sehat dimana ajang pemilu dan  pilkada yang harusnya menjadi sarana berdebat gagasan dan kemampuan calon, berubah menjadi sarana saling menghina yang tidak jarang berujung kasus hukum.

Kampanye Kreatif bukan Caci Maki

Banyak tim sukses, pers partisan, elit politik, dan pendukung calon yang berpandangan semakin mereka menyerang dan menjatuhkan lawan maka elektabilitas mereka akan semakin naik.

Para penganut ideologi ‘perang’ ini telah menjadikan ajang kampanye politik utamanya di media sosial layaknya tungku untuk membakar emosi publik dan menjadi arena penyebaran kebencian.

Mereka lupa pada budaya politik indonesia yang cenderung lebih senang pada pola kampanye yang mengedepankan kesantunan, kecerian dan juga kreativitas. Argumen yang menjadikan kasus pilkada Jakarta sebagai contoh sukses penggunaan media sosial sebagai sarana produsen kemarahan dengan harapan akan berakhir pada limpahan elektoral, sebenarnya adalah contoh yang prematur.

Pada kasus Anies Baswedan dan kemenangan pada pilkada Jakarta dalam hemat saya adalah pertemuan tiga hal, pertama jelek dan kasarnya komunikasi politik Ahok kala itu. Kedua, kemampuan pribadi Anies dalam membangun debat yang rasional dan santun, serta ketiga muatan sentiment indentitas etnik yang kuat.

Karena saya meyakini, pemilih indonesia tidak terlalu menyenangi gaya kampanye politik yang kasar, keras dan cenderung provokatif. Sebab, politik indonesia adalah politik sinetron yang selalu butuh air mata yang akan membuat simpati untuk membela mereka yang disakiti, layaknya dogeng bawang merah dan bawang putih. 

Juga sesekali, goyang dan tiktokan.


Karena ini indonesia.
Selamat hari pers Nasional



Posting Komentar

0 Komentar